Jurnal NYCNews | Renny Van Gobel
Makassar — Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan memanfaatkan momentum halalbihalal untuk memperkuat konsolidasi perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Graha Pena, Makassar, Sabtu (18/4/2026).
Sejak pagi, warga Luwu Raya dari berbagai daerah memadati lokasi acara. Selain menjadi ajang silaturahmi, forum ini juga menjadi ruang bertukar gagasan mengenai masa depan kawasan Luwu Raya.
Acara Halalbihalal yang berlangsung meriah itu sekaligus dirangkaikan dengan diskusi tematik progres dan tantangan pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Diskusi menghadirkan Wakil Rektor Universitas Andi Djemma Abdul Rahman Nur, akademisi Universitas Hasanuddin Hasrullah, serta Ketua BPW KKLR Darwis Ismail. Ketiganya menyoroti berbagai aspek pembentukan daerah otonom baru, mulai dari landasan akademik hingga dinamika politik dan administratif.
Ketua Umum BPW KKLR Sulawesi Selatan Ir. H. Hasbi Syamsu Ali, M.M mengatakan, upaya pembentukan Provinsi Luwu Raya kini berjalan melalui dua jalur, yakni penguatan dukungan masyarakat dan pendekatan administratif di tingkat pemerintahan.
“Perjuangan ini tidak hanya bergerak di akar rumput, tetapi juga sudah masuk ke tataran elit. Sejumlah rekomendasi dari kepala daerah dan DPRD kabupaten/kota telah dikantongi sebagai representasi aspirasi masyarakat,” kata Hasbi.
Menurut dia, KKLR juga telah menyiapkan naskah akademik sebagai dasar pengusulan. Ia menilai, pembentukan provinsi tidak harus terpaku pada syarat minimal lima kabupaten/kota, sebagaimana berkembang dalam persepsi publik.
Hasbi merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang membuka ruang pembentukan daerah melalui mekanisme khusus.
“Ada ketentuan dalam pasal 49 sampai 52 yang memberi peluang pembentukan daerah dengan pendekatan tertentu, seperti yang terjadi di Papua,” ujarnya.
Selain mendorong pembentukan provinsi, KKLR juga mengawal pembentukan daerah otonom baru lain, termasuk Kabupaten Luwu Tengah, sebagai bagian dari strategi bertahap pemekaran wilayah.
Dari sisi kesejahteraan, Hasbi menilai pembentukan Provinsi Luwu Raya menjadi kebutuhan mendesak. Jarak geografis yang jauh dari Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dinilai berdampak pada tingginya biaya hidup dan akses layanan publik.
“Ini menyangkut keadilan pelayanan. Biaya yang tinggi dapat menjadi beban bagi masyarakat dan berpotensi memperlebar kesenjangan,” katanya.
Ia menambahkan, Luwu Raya memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama di sektor kehutanan dan kelautan, yang dinilai belum dikelola secara optimal. Pembentukan provinsi baru diharapkan dapat mendorong lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan tersebut.
Kegiatan halalbihalal dan diskusi ini diharapkan selain mempererat silaturahmi, forum ini juga memperkuat komitmen bersama dalam mengawal pembentukan Provinsi Luwu Raya.
About The Author
