MOROWALI .NYCnews.id– Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menginstruksikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) terpadu untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor perpajakan dan retribusi aktivitas industri di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara.
Langkah ini diarahkan untuk mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal, memperkuat pengawasan, serta memastikan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi di Pendopo atau kediaman Gubernur di Desa Wosu, Kabupaten Morowali, Kamis (22/10/2026). Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan optimalisasi penerimaan daerah dapat dilakukan secara terukur, khususnya menjelang akhir tahun anggaran.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan, dua bulan terakhir tahun anggaran harus dimanfaatkan untuk menggali potensi pendapatan daerah secara maksimal. Upaya tersebut dinilai penting di tengah ketidakpastian penyelesaian kewajiban kurang bayar dari pemerintah pusat yang turut memengaruhi kondisi fiskal daerah.
“Alhamdulillah, capaian pendapatan kita sudah sangat baik. Saya berterima kasih kepada teman-teman di provinsi dan kabupaten yang sudah berjuang di lapangan. Tetapi kita tidak boleh berpuas diri, karena potensi pendapatan kita masih cukup besar. Dua bulan ke depan harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk memaksimalkan potensi yang ada,” tegas Anwar.
Menurutnya, optimalisasi PAD tidak bisa hanya dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Seluruh perangkat daerah harus mengambil peran sesuai tugas dan fungsi masing-masing, terutama dalam pendataan, pengawasan, serta identifikasi potensi penerimaan yang berkaitan dengan aktivitas usaha dan industri.
Karena itu, Satgas terpadu direncanakan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait, termasuk unsur pendapatan daerah, lingkungan hidup, kehutanan, ketenagakerjaan, dan instansi teknis lainnya. Tim tersebut akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten untuk memperkuat pengawasan serta menindaklanjuti potensi pajak dan retribusi yang menjadi hak daerah.
“Ini tidak bisa hanya diserahkan kepada Bapenda. Semua perangkat daerah harus terlibat. Dinas teknis menjalankan tugas pokok dan fungsinya di lapangan, kemudian tim pendapatan ikut mengoptimalkan potensi pajaknya. Kita kerjakan bersama-sama agar hasilnya maksimal,” ujarnya.
Morowali dan Morowali Utara Jadi Fokus Optimalisasi PAD
Gubernur secara khusus menyoroti besarnya aktivitas industri di Morowali dan Morowali Utara yang dinilai memiliki potensi signifikan bagi peningkatan pendapatan daerah.
Menurut Anwar, aktivitas industri perlu diimbangi dengan pendataan yang akurat, pengawasan lintas sektor, serta kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian ialah pajak kendaraan bermotor, termasuk kendaraan berat dan alat berat yang digunakan untuk mendukung operasional industri. Pemerintah daerah akan mendorong pendataan yang lebih akurat agar objek pajak yang menjadi kewenangan daerah dapat teridentifikasi dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
“Kita harus memastikan semua potensi yang menjadi hak daerah dapat dioptimalkan. Kalau aktivitas usahanya berjalan dan kewajiban pajaknya sudah diatur, maka harus dipenuhi sesuai ketentuan. Kita ingin ada kejelasan data dan ketegasan dalam pelaksanaannya,” tegasnya.
Selain pajak kendaraan bermotor, Anwar juga menyoroti potensi penerimaan dari pemanfaatan sumber daya air melalui pajak air permukaan. Ia meminta Bapenda mempelajari praktik pengelolaan pajak tersebut di daerah lain sebagai bahan penguatan kebijakan dan optimalisasi penerimaan di Sulawesi Tengah.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara perangkat daerah yang menangani pendapatan dan instansi teknis yang memahami kondisi di lapangan. Dengan koordinasi tersebut, penghitungan kewajiban pajak diharapkan didasarkan pada data pemanfaatan sumber daya yang akurat serta sesuai regulasi.
Optimalisasi PAD ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga tersedia ruang anggaran yang lebih memadai untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali.
(Biro Administrasi Pimpinan)
About The Author
