Jurnal NYCNews | Renny Van Gobel
Makassar – Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja reses ke Gudang Bulog Panaikang, Kota Makassar, Kamis (23/4/2026), untuk meninjau langsung ketersediaan stok beras nasional sekaligus memastikan ketahanan pangan di Sulawesi Selatan tetap terjaga.
Dalam kunjungan itu, rombongan meninjau langsung kondisi gudang, operasional pengolahan beras, hingga sistem distribusi cadangan pangan yang selama ini menopang kebutuhan beras di kawasan Indonesia Timur.
Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman menegaskan bahwa Sulawesi Selatan memiliki peran strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional di luar Pulau Jawa.
Saat ini, stok beras di Sulsel mencapai sekitar 1,3 juta ton, dengan sekitar 850 ribu ton di antaranya tersimpan di Gudang Bulog Panaikang.
Menurut Jufri, Sulawesi Selatan selama ini menyuplai kebutuhan beras ke 18 provinsi, terutama di kawasan Indonesia Timur.
“Sulsel menjadi salah satu penyangga pangan nasional. Kami terus berupaya menjaga produktivitas agar distribusi ke berbagai daerah tetap berjalan lancar,” ujar Jufri.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menyoroti tingginya stok beras nasional yang dinilai belum sepenuhnya berdampak pada penurunan harga di tingkat konsumen.
Ia mengungkapkan bahwa secara nasional stok beras berada dalam kondisi sangat aman, namun harga di sejumlah daerah masih mengalami kenaikan.
“Secara nasional stok sangat mencukupi, bahkan termasuk yang tertinggi. Tetapi di pasar masih ada kenaikan harga beras. Ini yang harus kita cari solusinya,” kata Panggah.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan belum adanya keseimbangan antara ketersediaan stok dan stabilitas harga di pasar.
“Harus ada kalkulasi yang tepat. Stok aman itu penting, tapi harga di pasar juga harus terkendali. Ini yang akan kami monitor,” tegasnya.
Panggah menilai efektivitas distribusi menjadi faktor penting agar cadangan beras pemerintah dapat merespons gejolak harga dengan cepat di lapangan.
Komisi IV juga menyoroti rencana pembangunan gudang baru Bulog dengan dukungan investasi dan modal kerja sekitar Rp5 triliun. DPR mengkritisi skema pembangunan yang belum memasukkan pengadaan lahan karena dinilai berpotensi meningkatkan biaya logistik jika lokasi gudang jauh dari pusat distribusi
“Kalau lahannya jauh dari pasar, tentu akan menjadi beban distribusi. Ini perlu dipikirkan secara matang,” ujarnya.
Selain itu, Komisi IV DPR RI juga mendorong percepatan pembahasan Undang-Undang Pangan yang baru guna memperkuat sistem pangan nasional, termasuk peran pemerintah daerah dan diversifikasi pangan.
DPR juga mengingatkan ancaman fenomena El Nino pada 2026 yang berpotensi mengganggu produksi pangan nasional.
Di sisi lain, Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita menjelaskan bahwa posisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) per 23 April 2026 mencapai 5,198 juta ton, yang menjadi salah satu stok tertinggi sepanjang sejarah Bulog.
Menurut Febby, capaian tersebut merupakan hasil sinergi antara petani, pemerintah daerah, serta berbagai pihak dalam menjaga produksi dan penyerapan beras nasional.
Ia menegaskan seluruh aktivitas Bulog berjalan berdasarkan penugasan pemerintah.
“Bulog ini operator, jadi semua bergerak berdasarkan penugasan. Mulai dari pengadaan, penyaluran hingga intervensi harga,” kata Febby.
Saat ini, Bulog juga tengah menjalankan penugasan pengadaan hingga 4 juta ton beras sesuai instruksi pemerintah, dengan realisasi yang telah mencapai sekitar 50 persen.
Untuk wilayah Sulawesi Selatan yang masuk zona 1, Febby menyebut harga beras masih relatif stabil di kisaran Rp12.500 per kilogram, atau masih di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp13.100 per kilogram.
Stabilitas tersebut didukung tingginya produksi dan pengadaan beras di Sulawesi Selatan.
Febby juga menegaskan Bulog terus melakukan distribusi ke berbagai wilayah di Indonesia Timur untuk menjaga pemerataan pasokan.
“Begitu ada harga naik di pasar, kami langsung intervensi. Selama ini tidak ada kendala berarti, baik dari pengadaan maupun penyaluran,” ujarnya.
Komisi IV DPR RI menegaskan pengawasan terhadap distribusi dan stabilisasi harga akan terus diperketat agar tingginya stok beras nasional tidak hanya menjadi angka di gudang, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat melalui harga pangan yang stabil dan terjangkau.
About The Author
