
Nycnews.id.– Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, resmi dilantik sebagai Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI). Pelantikan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat peran ilmu pemerintahan sebagai fondasi utama reformasi birokrasi di Indonesia.
Dalam sambutannya, Anwar Hafid menegaskan bahwa amanah yang diterimanya merupakan sinyal kuat untuk melanjutkan sekaligus mengembangkan cita-cita besar para pendiri MIPI. Ia menekankan pentingnya inovasi berkelanjutan agar ilmu pemerintahan tetap relevan dalam menghadapi dinamika dan tantangan tata kelola pemerintahan modern.
“Pelantikan ini adalah sinyal penting untuk membangun lebih cepat dan bekerja lebih keras dalam mewujudkan cita-cita para pendiri MIPI,” ujar Anwar Hafid, Sabtu (25/4/2026).
Mantan Bupati Morowali dua periode itu juga menyoroti paradigma dalam praktik pemerintahan yang, menurutnya, tidak boleh hanya berhenti pada predikat “cukup baik”, tetapi harus berlandaskan pada prinsip kebenaran.
“Saya sering menekankan bahwa pemerintahan tidak cukup hanya baik, tetapi harus benar. Karena yang benar pasti baik, namun yang baik belum tentu benar,” tegasnya.
Lebih lanjut, Anwar Hafid menyampaikan optimisme bahwa MIPI dapat berperan sebagai motor penggerak dalam pengembangan birokrasi nasional. Organisasi ini diharapkan mampu melahirkan gagasan progresif, inovasi kebijakan, serta rekomendasi strategis yang memperkuat efektivitas tata kelola pemerintahan.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan kepercayaan tersebut dengan penuh tanggung jawab, dengan tetap mengedepankan profesionalitas, etika birokrasi, serta kontribusi nyata bagi kemajuan ilmu pemerintahan di Indonesia.
“Saya optimistis MIPI akan menjadi motor penggerak bagi perkembangan birokrasi nasional. Kepercayaan ini akan kami jalankan dengan mengedepankan asas dan etika birokrasi,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Anwar Hafid menegaskan arah kepemimpinannya yang berfokus pada penguatan kolaborasi dan sinergi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah. Sinergi tersebut dinilai penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.





