
Palu.Nycnews.id. — Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., secara resmi membuka Musyawarah Provinsi (Musprov) XI Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Sulawesi Tengah dengan prosesi pemukulan gong yang diawali hitungan mundur dari angka sembilan. Momentum simbolik tersebut menegaskan dimulainya forum strategis organisasi dalam memperkuat sinergi pembangunan daerah melalui Program Nambaso Sulteng.
Kegiatan bergengsi ini turut dihadiri unsur pimpinan nasional dan daerah INKINDO serta perwakilan TNI. Pangdam Palaka Wira hadir melalui perwakilannya, Kolonel CKE I Gusti Ngurah S., S.E. Kehadiran unsur TNI menambah bobot strategis forum yang menjadi ruang konsolidasi profesional para konsultan tersebut.
Hadir pula Ketua Umum DPN INKINDO, Ir. Erizal Heryadi, M.H., Ketua DPP INKINDO Sulawesi Tengah, Ir. Saiful Pagesa, S.Hut., Ketua DPP INKINDO Jawa Timur, Ir. Irwan Susilo, Ketua DPP INKINDO Sulawesi Selatan, Ir. H. Satri Majid, serta Ketua DPP INKINDO Papua, Dr. Ir. Achmad Suharto. Kehadiran para pimpinan lintas provinsi ini menandakan Musprov XI INKINDO Sulteng memiliki gaung nasional dan menjadi bagian dari penguatan jejaring profesional konsultan di Indonesia.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa INKINDO memiliki peran strategis dalam memastikan kualitas perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah daerah dan tenaga profesional konsultan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.
“Musprov ini menjadi momentum konsolidasi dan penguatan peran strategis konsultan dalam mendukung visi besar Sulteng Nambaso. Profesionalisme, integritas, dan inovasi harus menjadi roh dalam setiap karya dan pengabdian,” tegas dr. Reny.
Prosesi pemukulan gong yang diawali hitungan sembilan menjadi simbol kesiapan memasuki babak baru kepemimpinan dan penguatan organisasi. Diharapkan, melalui Musprov XI ini, INKINDO Sulawesi Tengah semakin solid, adaptif terhadap dinamika pembangunan, serta mampu menjadi mitra konstruktif pemerintah dalam mendorong percepatan pembangunan daerah berdaya saing nasional.




