Palu.Nycnews.id – Ribuan penambang rakyat Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah, turun ke jalan pada Rabu (28/1/2026) untuk menyuarakan tuntutan lama yang hingga kini belum terwujud.
Mereka mendesak agar sebagian lahan konsesi PT Citra Palu Minerals (CPM) diciutkan dan ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Aksi ini menjadi puncak dari rangkaian perjuangan bertahun-tahun yang dinilai tak kunjung mendapat kepastian.
Sehari sebelum aksi, suasana di kawasan tambang Poboya sudah terlihat berbeda. Sejak Selasa malam (27/1/2026), massa penambang melakukan pra kondisi dengan memblokir akses jalan menuju area tambang.
Puluhan truk dan kendaraan pengangkut material diparkir berjajar, sementara ratusan penambang duduk berkelompok di badan jalan. Aktivitas tambang berhenti total.
Pemandangan malam itu mencerminkan kesiapan dan keseriusan massa dalam memperjuangkan aspirasi mereka.
Pantauan di lokasi pada pra kondisi menunjukkan barisan truk tambang terparkir rapat di jalur tanah berbatu, diterangi lampu kendaraan dan cahaya warung darurat di pinggir jalan.
Sejumlah penambang terlihat duduk di tanah, sebagian bersandar di kendaraan, berdiskusi sambil menunggu waktu aksi. Di tengah gelapnya malam, kebersamaan dan solidaritas antarpenambang tampak kuat, menggambarkan denyut kehidupan ribuan keluarga yang bergantung pada tambang rakyat Poboya.
Aksi demonstrasi ini dibenarkan oleh tokoh Front Pemuda Kaili (FPK) Sulawesi Tengah, Amir Sidiq. Ia memastikan ribuan penambang rakyat akan turun langsung ke jalan sejak pagi hari. “Benar, hari ini kami turun aksi,” kata Amir.
Demonstrasi dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WITA. Massa akan bergerak secara berurutan ke empat titik strategis di Kota Palu, yakni Kantor DPRD Kota Palu, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, serta Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah.
Keempat lokasi tersebut dipilih sebagai simbol harapan agar wakil rakyat dan aparat negara memberi perhatian serius terhadap tuntutan penambang.
Amir menyebut, jumlah massa yang terlibat diperkirakan mencapai 4.000 hingga 5.000 orang. Mereka berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan yang selama ini menggantungkan hidup dari tambang rakyat. Mulai dari sopir truk, operator tromol, buruh angkut, hingga pekerja tambang lainnya ikut bergabung dalam barisan aksi.
Menurut Amir, demi menyukseskan perjuangan bersama, seluruh aktivitas penambangan rakyat di Poboya dihentikan sementara. Ia menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk solidaritas kolektif.
“Pekerjaan kita tinggalkan sementara. Mari sama-sama turun ke jalan,” ujarnya. Amir juga memastikan dirinya akan menjadi salah satu orator dalam aksi tersebut.
Hal senada disampaikan tokoh masyarakat lingkar tambang Poboya, Sofyar. Ia menilai aksi hari ini merupakan momentum penting untuk kembali memperjuangkan penetapan WPR yang selama ini dinantikan warga. Menurutnya, perjuangan penciutan lahan konsesi PT CPM sudah terlalu lama terhambat, sementara masyarakat penambang terus berada dalam posisi tidak pasti.
“Warga penambang tidak ingin terus-terusan menjadi penonton di tanah leluhur mereka sendiri,” tegas Sofyar.
Ia mengajak seluruh elemen penambang dan masyarakat lingkar tambang untuk tetap kompak dan berada dalam satu barisan perjuangan. “Kita harus kompak. Satu barisan. Semua hentikan aktivitas dan turun bersama,” katanya.
Sofyar menekankan bahwa aksi yang digelar bersifat damai dan tidak anarkis. Massa hanya ingin menyampaikan aspirasi secara terbuka dan meminta dukungan nyata dari wakil rakyat serta para pemangku kebijakan di daerah maupun pusat. Ia menilai selama ini suara penambang rakyat kerap terpinggirkan dalam kebijakan pertambangan.
Ia juga menyebutkan bahwa syarat pengusulan WPR sebenarnya telah dipenuhi. Dukungan masyarakat, tokoh adat, serta berbagai upaya administratif telah dilakukan. Namun hingga kini, penetapan WPR yang diharapkan belum juga terwujud. “Sudah bertahun-tahun kami sabar menunggu. Tapi belum juga diwujudkan,” ungkapnya.
Kekecewaan juga disampaikan Sofyar terkait stigma negatif yang kerap dilekatkan kepada penambang rakyat Poboya, terutama label ilegal. Menurutnya, penilaian tersebut sering kali dilakukan secara sepihak tanpa melihat perjuangan panjang masyarakat untuk mendapatkan legalitas.
“Orang hanya menilai sepihak. Mereka tidak tahu perjuangan kami untuk dilegalkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, penambang rakyat justru ingin diberi akses resmi oleh negara agar WPR dapat diatur secara mandiri dan bertanggung jawab. “Kami ingin diberi akses oleh negara untuk mengatur sendiri WPR. Bagaimana kami mau berbuat jika WPR selalu dihambat,” katanya.
Tokoh lingkar tambang Poboya lainnya, Sofyan Aswin, turut mengajak warga untuk tetap solid dan menjaga ketertiban selama aksi berlangsung.
Ia menegaskan bahwa ribuan keluarga di Poboya menggantungkan hidup dari aktivitas tambang rakyat. Jika tambang rakyat dihentikan tanpa solusi, dampaknya akan sangat besar bagi perekonomian warga.
“Lewat aksi ini, kami ingin tunjukkan niat baik kami. Jangan kami terus diserang dengan stigma negatif,” kata Sofyan.
Ia menegaskan bahwa masyarakat sudah berulang kali meminta kepada negara untuk diberikan WPR, namun hingga kini belum ada kepastian.
“Kami sudah berupaya meminta kepada negara untuk diberi WPR. Tapi itu tak kunjung ada,” tandasnya.
Aksi ribuan penambang rakyat Poboya hari ini menjadi gambaran nyata ketegangan antara kebutuhan hidup masyarakat dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam.
Di balik barisan massa dan truk yang terparkir di jalanan, tersimpan harapan agar negara hadir memberi kejelasan dan keadilan bagi penambang rakyat di tanah mereka sendiri. ***
About The Author
