Jurnal NYCNews | Renny Van Gobel
MAKASSAR — Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Sulawesi Selatan memperkuat komitmen membangun kerukunan lintas agama dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan melalui Musyawarah Daerah (Musda) III yang dirangkaikan dengan Seminar Nasional Ekoteologi di Hotel Horison Makassar, Sabtu (24/10/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum Permabudhi sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Prof. Dr. Philip Kuntjoro Widjaja, BBA., MBA., Ketua DPD Permabudhi Sulawesi Selatan Dr. Ir. Yonggris Lao, M.M., Ketua Permabudhi Kota Makassar Suzanna, S.E., M.Pd., Pembimas Buddha Sulsel Sumarjo, S.Ag., M.M., Plt Sekretaris Provinsi Sulawesi Selatan Andi Winarno, perwakilan Kesbangpol Kota Makassar Dr. Ir. H. Fathur Rahim, S.T., M.T., Ketua Dewan Lingkungan Hidup Makassar sekaligus Ketua TP PKK Kota Makassar Melinda Aksa, Ketua ECO Bhineka Muhammadiyah Hening Parlan, serta Kapolrestabes Makassar Kombes Pol. Arya Perdana, S.H., S.I.K., M.Si. Hadir pula unsur TNI-Polri, tokoh lintas agama, organisasi kemasyarakatan, perwakilan instansi terkait, dan keluarga besar Permabudhi.
Ketua Permabudhi Sulsel, Dr. Ir. Yonggris Lao, M.M mengatakan Permabudhi merupakan wadah federasi yang menaungi delapan organisasi atau majelis Buddha. Organisasi ini berperan menyatukan potensi umat sekaligus menjembatani kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai kelompok agama.
“Jadi, tugas kita sebenarnya bagaimana membuat umat Buddha dengan pemerintah, umat Buddha dengan agama lain itu bisa berkolaborasi. Permabudhi ini sebenarnya hanya jembatan,” kata Yonggris.
Ia menjelaskan, selama delapan tahun kepemimpinannya, Permabudhi menjalankan dua fokus utama. Periode 2018–2022 diarahkan untuk membangun komunikasi dan persatuan antarmajelis, sedangkan periode 2022–2026 difokuskan pada perluasan kontribusi bagi masyarakat melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan.
Berbagai program dilaksanakan bersama pemerintah, TNI-Polri, dan organisasi lintas agama, termasuk bakti sosial serta pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Melalui Musda III, Yonggris berharap kepengurusan baru mampu menyusun program kerja yang aplikatif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya etika dan tanggung jawab dalam menjalankan organisasi.
Menurut Yonggris, isu lingkungan menjadi salah satu perhatian utama Permabudhi dalam beberapa tahun terakhir karena kerusakan alam semakin mengancam kehidupan manusia.
“Bumi ini satu-satunya rumah kita. Kalau kita tidak melakukan yang terbaik untuk bumi, sama dengan kita bunuh diri,” ujarnya.
Ia menilai persoalan lingkungan dapat menjadi titik temu bagi berbagai agama untuk bekerja sama. Sebab, menjaga alam bukan hanya tanggung jawab kelompok tertentu, melainkan bagian dari kepedulian terhadap kemanusiaan.
Dalam ajaran Buddha, lanjut Yonggris, terdapat nilai-nilai yang mendorong penghormatan terhadap alam, termasuk larangan merusak pohon dan mencemari lingkungan. Menanam pohon juga dipandang sebagai salah satu bentuk kebajikan.
Sebagai bentuk penerapan nilai keagamaan dalam pelestarian lingkungan, Permabudhi mengembangkan konsep Eko-Dharma dengan menggali ajaran Buddha yang relevan untuk menumbuhkan kesadaran menjaga alam.
Menurut Yonggris, konsep tersebut tidak terbatas pada persoalan hutan dan sampah, tetapi mencakup kepedulian terhadap lingkungan secara lebih luas.
Terkait persoalan sampah di Makassar, ia menilai perubahan perilaku masyarakat perlu menjadi perhatian utama. Regulasi yang baik tidak akan efektif tanpa kesadaran dan kedisiplinan masyarakat.
“Bagaimanapun bagusnya regulasi, hukum, kalau tidak disertai dengan mental yang bagus, tetap jadi masalah” katanya.
Ia menegaskan, edukasi harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum. Sanksi bagi pelanggar aturan kebersihan, menurut dia, bukan semata-mata bentuk hukuman, melainkan bagian dari pendidikan agar masyarakat lebih disiplin dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Yonggris juga menyoroti pentingnya komunikasi dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Interaksi yang terbuka dinilai dapat mengurangi prasangka dan membangun saling pengertian di tengah perbedaan. Karena itu, masyarakat diharapkan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan positif, bukan memperbesar kesalahpahaman.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Permabudhi, Prof. Dr. Philip Kuntjoro Widjaja, BBA., MBA menegaskan bahwa kepedulian terhadap lingkungan merupakan kewajiban umat beragama sekaligus peluang memperkuat kerukunan.
“Sebagai umat beragama, perhatian tentang lingkungan itu sesuatu yang wajib,” kata Philip.
Menurutnya, persoalan lingkungan memungkinkan berbagai kelompok agama untuk berkumpul, saling membantu, dan mendorong tindakan nyata tanpa membedakan keyakinan.
“Melalui isu lingkungan kita bisa sama-sama berkumpul, bekerja sama, saling membantu, saling mendorong, dan saling menyemangati. Ini sesuatu yang sangat bagus untuk hubungan kerukunan antarumat beragama,” ujarnya.
Philip menjelaskan, ajaran Buddha memiliki keterkaitan erat dengan alam. Ia mencontohkan perjalanan hidup Sang Buddha yang berhubungan dengan lingkungan alami, mulai dari meditasi dan pencapaian pencerahan hingga penyebaran ajaran.
Ia juga mencontohkan bantuan masker kepada masyarakat terdampak kebakaran hutan di tujuh provinsi yang mengalami dampak terparah. Bantuan tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa membedakan agama maupun latar belakang penerima.
Terkait Eko-Dharma, Philip mengatakan kepedulian lingkungan harus mencakup berbagai aspek kehidupan. Ia juga menilai krisis ekologis berkaitan dengan kecenderungan manusia mengutamakan kepentingan pribadi.Karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan tanggung jawab menjaga kelestarian alam.
Selain membahas lingkungan, Philip menjelaskan bahwa Musda merupakan agenda rutin organisasi untuk mengevaluasi kepengurusan, menentukan kepemimpinan, serta merumuskan program dan arah perkembangan organisasi sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
“Semua keputusan diambil bukan seseorang, tapi bersama-sama. Musyawarah mufakat,” ujarnya.
Ia berharap pemimpin terpilih mampu membawa organisasi berkembang, menjaga kerukunan dengan masyarakat sekitar, dan memperkuat kepedulian terhadap lingkungan.
Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno, yang hadir mewakili gubernur, mengapresiasi peran Permabudhi sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat persatuan, nilai kebangsaan, dan kehidupan sosial yang harmonis.Ia berharap Musda III menghasilkan kepengurusan yang solid dan visioner serta mampu memperluas peran organisasi dalam kehidupan masyarakat.
Andi Winarno juga menyambut baik pelaksanaan Seminar Nasional Ekoteologi. Menurut dia, perubahan iklim dan kerusakan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan persoalan teknis, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan spiritual manusia.
Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan kalangan akademisi diperlukan untuk mendorong langkah nyata dalam menjaga kelestarian alam.
Melalui Musda III dan Seminar Nasional Ekoteologi, Permabudhi Sulsel diharapkan semakin memperkuat persatuan umat, memperluas kerja sama lintas agama, serta mendorong program sosial dan pelestarian lingkungan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
About The Author
