MOROWALI .Nycnews.id— Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., menegaskan pentingnya perubahan paradigma birokrasi dari penguasa menjadi pelayan masyarakat saat membuka Forum Komunikasi (Forkom) III Dharma Wanita Persatuan (DWP) se-Sulawesi Tengah Tahun 2026 di GOR Peapua Abdurrabie, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Kamis (8/10/2026).
Didampingi Ketua TP-PKK Sulteng sekaligus Penasehat DWP Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. Hj. Sry Nirwanti Bahasoan, Anwar Hafid mengajak anggota DWP memperkuat personal branding melalui integritas, karakter, keteladanan, dan dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Forum yang mengusung tema Penguatan Personal Branding DWP untuk Mewujudkan Perempuan yang Berintegritas, Berdaya dan Berkarakter Menuju Sulawesi Tengah Namboso tersebut menjadi momentum untuk mempertegas peran strategis perempuan dalam mendukung pembangunan daerah.
Menurut Anwar Hafid, Dharma Wanita Persatuan tidak boleh hanya dipandang sebagai wadah silaturahmi dan kegiatan organisasi. DWP memiliki peran penting dalam membangun karakter keluarga birokrat sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Ibu-ibu punya peran besar dalam membangun Sulawesi Tengah dan 13 kabupaten/kota. Kalau bupati, wali kota, atau gubernur berhasil, Ibu-Ibu juga punya andil di dalamnya. Karena itu, jangan memahami personal branding hanya sebatas media sosial,” tegasnya.
Birokrasi Harus Berorientasi pada Pelayanan
Anwar menekankan, pembentukan citra positif seorang birokrat harus dimulai dari perubahan pola pikir dan perilaku dalam menjalankan amanah jabatan. Menurutnya, aparatur pemerintah harus menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat, bukan sebagaipenguasa yang menunggu masyarakat datang untuk memperoleh pelayanan.
“Pelayan rakyat itu dia yang mencari rakyat untuk melayani, bukan rakyat yang mencari dia untuk dilayani. Ini paradigma yang harus kita geser,” ujarnya.
Ia mencontohkan komitmennya menerima masyarakat sejak selepas salat Subuh hingga pagi hari. Baginya, pelayanan publik tidak semestinya semata-mata dibatasi oleh jam kerja formal, tetapi harus menyesuaikan kebutuhan masyarakat.
“Kalau kita bicara jam kantor terus, berarti paradigma kita masih penguasa. Tapi kalau kita seorang pelayan, kapan rakyat membutuhkan kita, di situlah kita harus hadir,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Anwar juga mengajak para istri aparatur pemerintah untuk memberikan dukungan kepada suami dalam menjalankan tugas, terutama ketika harus turun langsung ke lapangan dan hadir di tengah masyarakat.
Menurutnya, dukungan keluarga merupakan salah satu unsur penting yang membantu aparatur menjalankan tanggung jawab dan amanah jabatan secara optimal.
Dorong Jabatan Berdasarkan Prestasi dan Integritas
Selain menyoroti kualitas pelayanan publik, Gubernur Anwar Hafid menegaskan pentingnya penerapan prinsip meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan.
Ia mendorong anggota DWP untuk mendukung suami agar memperoleh jabatan berdasarkan kemampuan, hasil kerja, integritas, dan prestasi, bukan karena kedekatan politik ataupun hubungan pribadi.
“Dorong suaminya mendapatkan jabatan karena karyanya, bukan karena pendekatannya. Kita membutuhkan orang yang mendapatkan jabatan karena prestasinya,” tegas Anwar.
Penegasan tersebut menjadi bagian dari ajakannya untuk membangun budaya birokrasi yang profesional, berintegritas, dan mengutamakan kompetensi dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Sry Nirwanti: Personal Branding Harus Dibuktikan dengan Karya Nyata
Sementara itu, Penasehat DWP Provinsi Sulawesi Tengah, Sry Nirwanti Bahasoan, menyampaikan bahwa penguatan personal branding merupakan hal yang relevan bagi perempuan dalam menghadapi tantangan zaman.
Menurutnya, personal branding tidak hanya berkaitan dengan penampilan di ruang publik atau aktivitas di media sosial, tetapi juga mencerminkan nilai, karakter, kompetensi, sikap, dan konsistensi seseorang dalam menjalankan perannya.
Ia mengajak seluruh anggota DWP membangun citra organisasi melalui keteladanan dan kontribusi nyata. Pemanfaatan media sosial juga dinilai penting untuk memperkenalkan karya, memperluas jejaring, serta menyebarluaskan pesan-pesan positif kepada masyarakat.
“Biarlah masyarakat mengenal Dharma Wanita Persatuan bukan hanya dari kegiatan seremonial, tetapi dari kontribusinya dalam meningkatkan kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan pemberdayaan perempuan,” ujarnya.
Sry Nirwanti menegaskan bahwa perempuan bukan sekadar penerima manfaat pembangunan, melainkan juga subjek sekaligus kekuatan penting dalam mendorong kemajuan daerah.
Ia berharap Forkom III DWP se-Sulawesi Tengah Tahun 2026 mampu menghasilkan semangat baru, memperkuat kapasitas anggota, serta melahirkan langkah-langkah nyata dalam meningkatkan kontribusi perempuan bagi pembangunan.
Melalui penguatan integritas, keteladanan, dan pemberdayaan perempuan, DWP diharapkan semakin berperan dalam mendukung terwujudnya Sulawesi Tengah yang maju, berdaya, dan Namboso.
About The Author
