PALU .Nycnews.id— Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta kekeringan di Sulawesi Tengah, Senin (31/8/2026), di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Rakor tersebut digelar untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan berbagai instansi terkait dalam mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan serta dampak kekeringan di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah.
Dalam arahannya, Anwar Hafid menegaskan bahwa penanganan karhutla merupakan persoalan mendesak yang membutuhkan langkah lebih masif, cepat, dan terkoordinasi.
“Hari ini kita melaksanakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan mendesak bagi daerah kita Sulawesi Tengah, yaitu membahas langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar penanganan karhutla ini lebih masif lagi kita lakukan sehingga tidak meluas kerusakan yang ditimbulkan,” kata Anwar.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor perlu terus diperkuat agar berbagai upaya penanganan yang telah dilakukan di tingkat kabupaten dan kota dapat berjalan lebih terpadu dan sinergis.
Anwar mengungkapkan, sebelum rakor dilaksanakan, dirinya telah berkoordinasi dengan sejumlah unsur Forkopimda, termasuk Pangdam, Kajati, dan Kapolda, untuk merumuskan langkah bersama dalam menghadapi ancaman karhutla.
“Langkah-langkah yang sudah kita lakukan baik di tingkat kabupaten kota bisa lebih sinergi lagi sehingga kita bisa mengantisipasi dampak kerugian yang lebih besar yang terjadi akibat kebakaran hutan ini,” ujarnya.
Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tengah, sejumlah wilayah menjadi konsentrasi penanganan karhutla dan kekeringan hingga 28 Agustus 2026.
Anwar menyebut kejadian karhutla telah tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Di Kota Palu, salah satu kejadian tercatat di kawasan Poboya dengan luas lahan terbakar sekitar satu hektare.
Sementara itu, Kabupaten Tojo Una-Una menjadi salah satu wilayah dengan kejadian karhutla yang cukup signifikan. Kebakaran terjadi di sejumlah desa, bahkan terdapat lokasi dengan luas lahan terbakar mencapai sekitar 83 hektare.
Kejadian karhutla juga tercatat di Kabupaten Banggai, Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli, Poso, dan Buol.
Anwar menjelaskan, berdasarkan grafik kejadian karhutla, kondisi pada awal tahun sempat mengalami peningkatan. Namun, melalui upaya pemadaman dan penanganan yang dilakukan pemerintah daerah bersama aparat di lapangan, jumlah kejadian kemudian mengalami penurunan dalam beberapa bulan berikutnya.
Gubernur juga menyoroti adanya korelasi kuat antara meningkatnya kondisi kekeringan dengan kejadian karhutla.
Menurutnya, kondisi kekeringan mencapai puncaknya pada Agustus, yang bersamaan dengan meningkatnya kasus kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah.
“Ini tentu seiring dengan grafik terjadinya kekeringan. Jadi juga kekeringan ini memuncak, di puncaknya itu adalah Agustus. Dan ini korelasinya sangat kuat antara kekeringan seiring dengan kebakaran yang terjadi,” jelasnya.
Karena itu, Anwar meminta seluruh pihak tidak lengah memasuki September. Ia mengingatkan agar peningkatan kejadian karhutla pada Agustus tidak kembali terjadi pada bulan berikutnya apabila kondisi kering masih berlangsung.
“Kita khawatir jangan sampai Agustus ke September ini akan terjadi lonjakan,” tegasnya.
Meskipun hujan mulai turun di sejumlah daerah, kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Sebab, kondisi kekeringan di beberapa wilayah masih berpotensi berlangsung dan dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
“Kita tetap harus waspada kalau sampai kekeringan ini terus masih berlangsung begitu lama,” katanya.
Rakor kemudian dilanjutkan dengan arahan dan paparan dari unsur terkait, termasuk Pangdam, sebagai bagian dari penyusunan langkah strategis penanganan karhutla di Sulawesi Tengah.
Sejumlah pejabat dan unsur terkait turut hadir dalam rakor tersebut, di antaranya Danrem 132/Tadulako, perwakilan Danlanal, Bupati Sigi, Wakil Bupati Poso, Wakil Bupati Banggai Laut, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), Sekretaris Kabupaten Morowali Utara, perwakilan Bupati Donggala, Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan, Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Melalui rakor tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan penanganan karhutla dan kekeringan dapat dilakukan secara lebih cepat, terpadu, dan masif. Langkah tersebut sekaligus diarahkan untuk mencegah meluasnya dampak kebakaran terhadap masyarakat, lingkungan, serta wilayah Sulawesi Tengah.
About The Author
