
Jurnal NYCNews | Renny Van Gobel
Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Sulawesi selatan resmi melantik jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) periode 2026-2031 Kota Makassar di Ruang Sipakatau Lantai 2 Kantor Wali Kota Makassar, Kamis (14/5/2026). Pelantikan ini menjadi momentum penguatan peran perempuan dalam pembangunan daerah, perlindungan anak, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Pemerintah Kota Makassar, organisasi perempuan, tokoh masyarakat, komunitas, hingga insan media. Wali Kota Makassar diwakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, drg. Ita Isdiana Anwar, M.Kes.
Dalam sambutannya, Ita menyampaikan ucapan selamat kepada pengurus baru FPPI Kota Makassar. Ia menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi awal pengabdian untuk memperjuangkan hak dan martabat perempuan di Kota Makassar.
“Perempuan adalah pilar utama pendidikan dalam keluarga. Jika perempuannya cerdas dan berdaya, maka generasi masa depan Makassar akan menjadi generasi yang unggul,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara FPPI dan pemerintah dalam menangani persoalan perempuan dan anak. Berdasarkan data DPPPA Kota Makassar hingga 31 Desember 2025, tercatat sebanyak 1.222 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan 67 persen di antaranya merupakan kasus yang menimpa anak-anak.
Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar telah menyiapkan berbagai layanan penanganan, seperti UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), rumah aman, layanan konseling, hingga rumah keluarga pustaka yang beroperasi selama 24 jam.
“Kami berharap FPPI Kota Makassar dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam melakukan edukasi dan advokasi terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPD FPPI Sulawesi Selatan, DR. Andi Nurhidayati, M.Si mengajak seluruh organisasi perempuan untuk memperkuat kolaborasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan program pemberdayaan perempuan.
Ia menyoroti berbagai persoalan sosial yang masih terjadi, mulai dari kekerasan terhadap anak, tingginya angka perceraian, hingga lemahnya ketahanan keluarga.
“Semua organisasi perempuan harus bergandengan tangan. Kita punya tujuan yang sama, yakni memperjuangkan kesejahteraan, kesetaraan perempuan dan laki-laki, baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, pendidikan maupun pemerintahan,” ujarnya.
Andi Nurhidayati juga mengapresiasi meningkatnya keterlibatan perempuan dalam pemerintahan dan sektor publik. Menurutnya, perempuan saat ini semakin memiliki ruang untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Di sisi lain, Ketua DPC FPPI Kota Makassar, Hj. Dwiana Pamuji Astutik, S.M, S.H menyampaikan komitmennya untuk menghadirkan program-program nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan dan anak.
Ia menegaskan bahwa perempuan bukan hanya pendamping, tetapi juga penggerak pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.
“FPPI Kota Makassar akan menjadi wadah kolaborasi terbuka bagi pemerintah, organisasi perempuan, komunitas sosial, organisasi kepemudaan, hingga generasi muda,” katanya.

Dalam periode kepengurusan 2026-2031, FPPI Kota Makassar telah menyiapkan sejumlah program kerja, di antaranya sunatan massal, donor darah, pemeriksaan kesehatan gratis, pelatihan public speaking, edukasi stunting, hingga gerakan karya kreatif perempuan hebat Kota Makassar yang difokuskan pada pemberdayaan UMKM perempuan.
Program tersebut rencananya akan dijalankan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti Baznas, PMI, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, hingga organisasi perempuan lainnya.
Pelantikan DPC FPPI Kota Makassar ini diharapkan menjadi langkah awal lahirnya gerakan perempuan yang lebih aktif, mandiri, inovatif, dan mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan sosial di Kota Makassar.





