PALU.Nycnews.id — Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., bergerak cepat merespons keluhan warga Lingkungan Industri Kecil (LIK) Tondo yang terancam digusur oleh PT Intim Abadi Persada. Didampingi Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Sulteng, Eva Susanti Bande, Wagub Reny turun langsung ke lokasi, Jumat (17/10/2025), memastikan nasib ratusan warga yang menghuni kompleks Mess Pondok Karya LIK Trans Tondo.
Kehadiran Wagub disambut haru. Di hadapan warga, Reny menegaskan sikap Pemprov Sulteng: “Tidak boleh ada penggusuran di sini. Pemerintah hadir untuk melindungi rakyat kecil,” ujarnya disambut tepuk tangan panjang. Ia meminta warga segera melapor ke Satgas PKA jika ada ancaman penggusuran.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur Sulteng Dr. Anwar Hafid telah mengeluarkan dua surat resmi: instruksi penghentian sementara penggusuran dan undangan mediasi dengan pihak developer pada 24 Oktober 2025.
Ketua RT 02/RW 12 LIK Tondo, Dwi Sartika, mengaku terharu. “Kami dua tahun mencari keadilan, baru kali ini benar-benar didengar,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Satgas PKA, Eva Bande, menegaskan bahwa konflik agraria di LIK Tondo mencerminkan arogansi modal yang mengabaikan hak dasar rakyat. “Keputusan Gubernur tegas: tidak ada lagi air mata penggusuran di Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Eva memperingatkan pihak developer agar menghentikan intimidasi. Ia menegaskan Satgas PKA siap menggunakan seluruh kewenangan hukum untuk melindungi warga.
Mediasi pada 24 Oktober mendatang menjadi momentum penting menegakkan keadilan agraria di Sulteng. Bagi warga LIK Tondo, langkah cepat Pemprov menjadi bukti nyata bahwa negara hadir untuk rakyat, bukan untuk kepentingan modal.
About The Author
