PALU.Nycnews.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026, Senin (27/4), di Grand Sya Hotel, Palu. Forum strategis ini dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, para bupati dan wakil wali kota se-Sulteng, serta berbagai pemangku kepentingan pembangunan daerah.
Dalam arahannya, Gubernur Sulawesi Tengah menegaskan bahwa Musrenbang merupakan momentum penting untuk menyatukan visi, arah kebijakan, dan langkah seluruh elemen pemerintahan dalam menghadapi tantangan pembangunan.
Menurutnya, tanpa kesamaan pandangan, setiap tingkatan pemerintahan—mulai dari desa hingga provinsi—akan berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang terintegrasi.
Gubernur menekankan bahwa pengentasan kemiskinan masih menjadi isu strategis utama di Sulawesi Tengah. Ia menilai, meskipun daerah ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun pemanfaatannya belum sepenuhnya berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Penanganan kemiskinan harus dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Potensi daerah yang besar harus mampu dikonversi menjadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti besarnya alokasi anggaran yang selama ini digelontorkan untuk program pengentasan kemiskinan, namun dinilai belum optimal dalam memberikan dampak. Oleh karena itu, Musrenbang diharapkan mampu menghasilkan perencanaan yang lebih tepat sasaran dan menyentuh akar persoalan.
Lebih lanjut, Gubernur menegaskan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan daerah dan program nasional, termasuk arah pembangunan Presiden melalui Asta Cita, serta visi daerah “Sulteng Nambaso” yang diperkuat dengan berbagai program strategis seperti Berani Cerdas.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyoroti minimnya keterlibatan kelompok masyarakat miskin dalam forum perencanaan formal. Ia menyebut kelompok desil 1 dan 2 kerap tidak terwakili, padahal mereka merupakan pihak yang paling membutuhkan intervensi kebijakan.
Karena itu, ia mendorong pendekatan yang lebih proaktif dari pemerintah untuk menjangkau kelompok rentan secara langsung.
Gubernur turut mengapresiasi program pemerintah pusat yang mulai menyasar masyarakat miskin secara langsung, seperti program pendidikan afirmatif dan jaminan sosial. Ia meminta pemerintah kabupaten/kota untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan program tersebut.
Selain itu, Gubernur mengajak seluruh kepala daerah untuk mengesampingkan perbedaan politik dan bersatu dalam menyelesaikan persoalan rakyat.
“Perbedaan latar belakang tidak boleh menjadi penghalang. Yang utama adalah bagaimana kita bersama-sama menghadirkan solusi bagi masyarakat,” tegasnya.
Di sektor pendidikan, pemerintah daerah berkomitmen memperluas akses melalui kebijakan wajib belajar 13 tahun. Gubernur menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar yang harus dijamin negara, sekaligus menjadi solusi jangka panjang dalam mengurangi kemiskinan.
Sementara di sektor kesehatan, pemerintah memastikan akses layanan bagi masyarakat kurang mampu terus diperkuat melalui skema jaminan kesehatan.
“Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar rakyat yang tidak bisa ditawar. Ini adalah tanggung jawab negara,” ujarnya.
Sebagai target jangka menengah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan penurunan angka kemiskinan secara signifikan hingga mencapai kisaran 5 persen pada periode 2028–2030, melalui perencanaan yang lebih terukur, kolaboratif, dan berorientasi hasil.
Menutup arahannya, Gubernur mengajak seluruh pihak menjadikan Musrenbang sebagai forum konsolidasi untuk memastikan pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Musrenbang ini adalah ruang bersama untuk memastikan pembangunan tidak salah arah dan memberi dampak nyata bagi rakyat,” pungkasnya.
About The Author
