PALU.NYCnews.id
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido memfasilitasi penyelesaian konflik agraria yang selama ini membayangi warga kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK), Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Melalui kesepakatan bersama antara masyarakat dan pihak perusahaan, sebanyak 18 kepala keluarga (KK) mendapatkan kepastian relokasi berupa pembangunan rumah permanen serta penyediaan lahan bersertifikat.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara antara masyarakat, PT Intim Abadi Persada, dan PT Lembah Palu Nagaya (LPN), di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin (9/11/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Satgas Penyelesaian Konflik Agraria (PKA), Eva Bande, serta unsur pemerintah dan pihak terkait.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan, penyelesaian konflik agraria harus mengedepankan pendekatan humanis, memberikan perlindungan terhadap masyarakat, sekaligus memperhatikan keberlangsungan aktivitas usaha perusahaan.
“Intinya bagaimana semua bisa berjalan. Perusahaan bisa berjalan, rakyat juga bisa terlindungi. Kesepakatan ini menjadi fondasi utama untuk menyelesaikan persoalan sampai tuntas. Ini bukan akhir, tetapi awal dari pelaksanaan tanggung jawab bersama,” tegas Anwar.
Ia menekankan, pemerintah tidak boleh mengabaikan persoalan masyarakat hanya karena persoalan tersebut berasal dari kebijakan pemerintahan sebelumnya atau berada di luar kewenangan langsung gubernur.
Menurutnya, setiap persoalan yang menyangkut kepentingan dan kehidupan masyarakat harus tetap mendapat perhatian serta dikawal hingga menemukan penyelesaian.
“Kalau saya mendengar rakyat susah, walaupun itu bukan kewenangan utama saya, saya turun. Saya tidak tenang kalau masih ada rakyat Sulawesi Tengah yang hidup dalam ketidakpastian,” ujarnya.
Dalam kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bertanggung jawab membangun 18 unit rumah permanen tipe 36 bagi 18 kepala keluarga penerima manfaat. Pemerintah provinsi juga akan menyediakan instalasi dan jaringan air bersih serta listrik untuk menunjang kebutuhan dasar warga di lokasi relokasi.
Sementara itu, PT Lembah Palu Nagaya dan PT Intim Abadi Persada berkomitmen menyediakan lahan relokasi seluas dua hektare di Kelurahan Tondo, di luar area jalan dan fasilitas sosial.
Setiap keluarga akan memperoleh bidang tanah berukuran 7 x 16 meter dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB). Lahan tersebut harus dipastikan dalam kondisi clear and clean, sehingga tidak menyisakan persoalan hukum maupun sengketa dengan pihak lain.
Proses pengukuran dan pemetaan lahan akan dilakukan oleh BPN Kota Palu. Adapun pemasangan batas bidang tanah dan penerbitan peta bidang menjadi tanggung jawab perusahaan, dengan batas waktu paling lambat 10 November 2026.
Pemindahan warga dijadwalkan berlangsung secara bertahap melalui koordinasi seluruh pihak, mulai Februari 2027 hingga paling lambat 13 April 2027. Pihak perusahaan juga berkomitmen memfasilitasi pemindahan barang-barang milik warga.
Gubernur Anwar Hafid turut meminta Pemerintah Kota Palu mengambil bagian dalam penyediaan fasilitas pendukung, khususnya pembangunan jalan lingkungan dan drainase di kawasan relokasi.
Dengan demikian, penyelesaian konflik LIK Tondo tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan perusahaan, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Anwar juga menyampaikan apresiasi kepada Satgas PKA, Wakil Gubernur, Pemerintah Kota Palu, BPN, DPRD, Kadin, pihak perusahaan, serta masyarakat yang telah membangun komunikasi hingga tercapainya kesepakatan bersama.
“Ini kerja bersama. Saya ingin penyelesaian konflik seperti ini menjadi contoh bagi daerah lain. Perusahaan tersenyum, masyarakat tersenyum, pemerintah juga lega. Yang paling penting, rakyat mendapatkan kepastian dan hak-haknya terlindungi,” ungkapnya.
Ia berharap seluruh pihak konsisten menjalankan setiap butir kesepakatan agar penyelesaian konflik agraria di LIK Tondo benar-benar terealisasi dan memberikan kepastian hidup bagi 18 keluarga terdampak.
“Mulai sekarang masyarakat tidak perlu lagi dihantui ketidakpastian. Tetapi saya tegaskan, kesepakatan ini harus dilaksanakan. Jangan berhenti hanya pada penandatanganan,” pungkas Anwar.
Sementara itu, perwakilan warga LIK Tondo menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Anwar Hafid, Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, serta seluruh pihak yang telah memfasilitasi penyelesaian persoalan tempat tinggal yang selama ini membayangi kehidupan mereka.
Warga berharap seluruh komitmen yang tertuang dalam berita acara segera direalisasikan, sehingga mereka dapat menempati rumah dan lahan relokasi dengan aman serta menjalani kehidupan bersama keluarga tanpa dibayangi ketidakpastian.
“Ini bukan sekadar akhir konflik, tetapi awal harapan baru bagi kami untuk menjalani kehidupan bersama keluarga tanpa ketidakpastian,” ungkap perwakilan warga.
About The Author
