
Palu.Nycnews.id – Langkah Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, yang berhasil menghimpun dana Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp355 miliar dari 16 perusahaan tambang untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan strategis di berbagai wilayah Sulawesi Tengah, mendapat apresiasi dari Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri.
Safri menilai terobosan tersebut sebagai bentuk kepemimpinan yang inovatif dan adaptif dalam menghadapi keterbatasan fiskal daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, kemampuan pemerintah provinsi membangun sinergi dengan sektor swasta menjadi langkah strategis agar pembangunan tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ini patut diapresiasi. Di tengah ruang fiskal yang terbatas, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mampu membangun komunikasi dan kolaborasi dengan dunia usaha untuk memastikan pembangunan tetap berjalan. Yang paling penting, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Safri dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).
Ia menegaskan bahwa pemanfaatan dana CSR untuk pembangunan infrastruktur strategis merupakan implementasi nyata tanggung jawab sosial perusahaan yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Kehadiran perusahaan tambang, lanjutnya, harus memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
Menurut Safri, pembangunan ruas jalan Towi–Kolonodale dan Buleleng–Matarape merupakan kebutuhan mendesak karena memiliki peran penting dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut.
“Perbaikan infrastruktur jalan akan membuka konektivitas antarwilayah, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, dan pada akhirnya mempercepat pemerataan pembangunan. Karena itu, keterlibatan dunia usaha melalui program CSR harus dipandang sebagai investasi sosial untuk kemajuan Sulawesi Tengah,” katanya.
Meski memberikan apresiasi, Safri mengingatkan bahwa pengelolaan dana CSR harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Masyarakat, menurutnya, berhak mengetahui perusahaan yang terlibat, besaran kontribusi yang diberikan, mekanisme pelaksanaan program, hingga sistem pengawasan terhadap kualitas pekerjaan di lapangan.
“Apresiasi harus dibarengi dengan tata kelola yang baik. Publik perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai pihak-pihak yang terlibat, mekanisme pelaksanaan, serta pengawasan yang dilakukan agar pembangunan benar-benar memberikan hasil yang optimal,” tegasnya.
Ia juga berharap program CSR tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif perusahaan, melainkan menjadi wujud nyata tanggung jawab sosial yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini menjadi penopang aktivitas industri pertambangan.
“Daerah penghasil dan masyarakat di sekitar kawasan industri harus merasakan dampak positif dari keberadaan investasi. CSR tidak boleh berhenti sebagai formalitas, tetapi harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Safri menegaskan DPRD Sulawesi Tengah akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal guna memastikan pembangunan jalan yang didanai melalui program CSR tersebut berjalan sesuai perencanaan, memenuhi standar kualitas, serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“DPRD akan mengawal pelaksanaan pembangunan agar berjalan sesuai perencanaan, memenuhi standar mutu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha harus tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik sehingga setiap rupiah yang digunakan benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat Sulawesi Tengah,” tandasnya.
Ia berharap model kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha seperti ini dapat terus diperkuat dan diperluas ke berbagai sektor strategis lainnya, termasuk pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Semangat gotong royong antara pemerintah dan pelaku usaha inilah yang harus terus dijaga. Ketika semua pihak memiliki komitmen yang sama untuk membangun daerah, berbagai tantangan dapat dihadapi bersama demi mewujudkan Sulawesi Tengah yang lebih maju dan sejahtera,” pungkasnya.



