Jurnal NYCNews | Renny Van Gobel
Makassar, – Stabilitas fiskal di Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) sepanjang 2025 menunjukkan kinerja yang tetap terjaga meski dihadapkan pada tantangan ekonomi global dan dinamika nasional. Pendapatan negara di kawasan ini tercatat mencapai Rp 15,7 triliun atau 92,52 persen dari target yang ditetapkan pemerintah.
Capaian tersebut menjadi cerminan ketahanan fiskal yang adaptif sekaligus efektivitas kebijakan penerimaan negara. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbagsel, Djaka Kusmartata, menilai performa ini menunjukkan APBN masih mampu bekerja optimal sebagai instrumen penyangga perekonomian.
“Pendapatan negara tetap solid. Penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung, dengan kontribusi PPh dan PPN mencapai Rp 10,2 triliun,” ujar Djaka, Senin (26/1/2026).
Tak hanya ditopang sektor perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga mencatatkan kinerja positif. Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) mendominasi PNBP dengan capaian sebesar Rp 2,48 triliun, memperlihatkan kontribusi signifikan dari sektor layanan publik.
Dari sisi pengeluaran, belanja negara di Sulbagsel terealisasi sebesar Rp 54,09 triliun atau 95,61 persen dari pagu. Djaka menegaskan, belanja tersebut diarahkan secara produktif dan tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Belanja negara terus difokuskan untuk menjaga daya beli, memperkuat layanan publik, serta memastikan kehadiran negara dirasakan secara nyata,” jelasnya.
Penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) juga menunjukkan realisasi yang tinggi, yakni mencapai Rp 31,27 triliun atau 97,42 persen. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp 21,05 triliun, yang berperan penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan dasar di daerah.
Sementara itu, dukungan pembiayaan bagi sektor usaha turut diperkuat melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 16,83 triliun dengan subsidi bunga mencapai Rp 1,52 triliun. Penyaluran KUR didominasi sektor pertanian dan perdagangan, dengan Kabupaten Bone sebagai wilayah penerima terbesar.
“Ini menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan akses pembiayaan, khususnya bagi pelaku UMKM di daerah,” kata Djaka.
Berbagai program prioritas nasional juga disebut telah memberikan dampak langsung bagi masyarakat Sulbagsel. Program Makan Bergizi Gratis menjangkau 1,48 juta penerima, pendirian 1.225 Gerai Koperasi Merah Putih Aktif, penyaluran FLPP sebanyak 23.255 unit rumah senilai Rp 2,90 triliun, serta Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp 3,43 triliun.
Di bidang pendidikan, pembangunan 16 Sekolah Rakyat turut memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus memperkuat fungsi APBN sebagai instrumen pemerataan sosial.
“Berbagai program ini menunjukkan APBN tidak hanya bekerja sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai alat pemerataan dan peningkatan kesejahteraan,” tegas Djaka Kusmartata.
Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, Djaka menilai APBN telah terbukti responsif dan berpihak pada kepentingan rakyat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
“Dengan fondasi fiskal yang semakin kuat serta sinergi pusat dan daerah yang terus terjaga, pemerintah optimistis mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan pada tahun berikutnya,” pungkas Djaka.
About The Author
