Jurnal NYCNews | Ibnu Sayyid Daffa
Jakarta, NYCNews.id – Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengklaim tidak pernah ada pembahasan penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden lewat amendemen UUD 1945.
Menurut dia, wacana penundaan pemilu yang disampaikan sejumlah pihak, termasuk Ketua MPR Bambang Soesatyo, hanya pendapat pribadi. Arsul pun menilai hal itu tak bisa dilarang dalam negara demokrasi.
“Di MPR juga sebagai kepanjangan-kepanjangan tangan juga tidak pernah membicarakan itu [penundaan pemilu],” kata Arsul di kompleks parlemen, Senayan, Selasa (13/12).
Politikus PPP itu menegaskan saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan. Arsul mengingatkan semua pihak agar menahan diri dan tak gampang menuding seseorang melakukan pelanggaran hanya karena bicara soal penundaan pemilu.
“Kalau itu disanksi, kamu yang nulis akan kena sanksi, namanya pernyataan dalam hukum pidana, kan begitu jadinya. Jangan sedikit-sedikit sanksi lah,” katanya.
Selain itu, lanjut Arsul, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang berisi PPP, Golkar, dan PPP juga tak pernah membahas wacana tersebut.
Ia mengatakan KIB ingin penyelenggaraan pemilu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Sebelumnya, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) sempat menyinggung lagi perpanjangan masa jabatan presiden saat menanggapi hasil survei yang dirilis Poltracking Indonesia pada Kamis (8/12).
Berdasarkan hasil survei tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin sebesar 73,2 persen
Bamsoet meminta Poltracking Indonesia melakukan analisis lebih jauh terkait korelasi kepuasan masyarakat dengan keinginan perpanjangan masa jabatan Jokowi.
Belakangan, ia menjelaskan bahwa pernyataannya itu sekadar mengajak publik untuk berpikir. Ia menegaskan tidak meminta pemilu ditunda.
“Saya kan hanya mengajak berpikir. Masa berpikir saja tidak boleh?” kata Bamsoet kepada wartawan, Sabtu (10/12).
About Author
