Proses Pengajuan Cuti Pj Bupati Morowali: Dinamika dan Tantangan

Jurnal NYC | Moh. Saiful Latief

Palu, NYCNews.id – Pengusulan penarikan Penjabat (Pj) Bupati Morowali, Ir. H.A. Rachmansyah Ismail, M.Agr, MP, ternyata didahului oleh pengajuan permohonan cuti di luar tanggungan negara (CLTN) ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI pada awal Mei 2024. Namun, sebelum itu, Gubernur Sulawesi Tengah, H. Rusdy Mastura, sudah lebih dahulu bersurat ke Pj Bupati Rachmansyah Ismail.

Fitri Mastura, Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKD Sulteng, dalam wawancara melalui WhatsApp pada Senin (10/6-2024), menjelaskan bahwa Rachmansyah telah proaktif mengajukan CLTN sebelum gubernur mengusulkan penarikan. “Pak Rachmansyah proaktif mengajukan CLTN. Setelah pak gubernur mengirim surat, baru pak Rachmansyah memilih CLTN, kemudian baru diusulkan oleh gubernur,” ujar Fitri.

Bacaan Lainnya

Namun, pengajuan awal CLTN Rachmansyah Ismail sempat ditolak oleh BKN RI. “Untuk sementara waktu, usulan pengajuan CLTN belum dapat kami tindak lanjuti karena masih menunggu regulasi yang mengatur CLTN terkait pendekatan ke parpol dan masyarakat,” demikian kutipan dari surat BKN RI tertanggal 20 Mei 2024.

Setelah pengajuan awal ditolak, BKD Sulteng mengirimkan surat ke BKN untuk mempertanyakan alasan penolakan tersebut. Selanjutnya, dengan adanya edaran KASN Nomor 6 Tahun 2023 yang memperbolehkan ASN yang dekat dengan partai politik untuk mengajukan CLTN, BKN RI akhirnya menyetujui permohonan CLTN Rachmansyah.

Fitri juga menambahkan bahwa permohonan CLTN dua pejabat dari Sulawesi Tengah, yakni Pj Bupati Morowali dan Direktur RS Madani Nirwansyah Parampasi, kembali diajukan oleh BKD Sulteng karena keduanya berniat maju di Pilkada 2024.

Untuk menjamin kepastian hukum terkait pemberian CLTN bagi ASN yang akan mengikuti Pilkada, Plt. Kepala BKN menerbitkan surat nomor 3842/B-AU.02.01/SD/K/2024 pada tanggal 4 Juni 2024 perihal penegasan terkait CLTN. Surat tersebut menyetujui CLTN bagi ASN yang akan mengikuti Pilkada, sebagaimana diatur dalam SKB 5 lembaga dan Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017.

Namun, Kabid yang menangani cuti, Udin, hingga berita ini ditayangkan belum memberikan jawaban konfirmasi terkait perkembangan ini.

Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan bahwa setelah usulan CLTN Rachmansyah Ismail ditolak, Rachmansyah berencana mengajukan pensiun dini ke BKN jika ia pasti maju dalam Pilkada di Morowali. Selain itu, BKN pada tanggal 6 Juni 2024 mengirim surat ke Pj Bupati Morowali nomor 3923/R-AK.02.02/SD/K/2024 perihal “Pertimbangan Teknis Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali”.(red/nyc/iphuel).

About Author

Pos terkait