Polemik Surat Edaran Mendagri dan Ancaman Penyalahgunaan Kekuasaan

Tito Karnavian ( Menteri Dalam Negeri ),dok_sumber

Jurnal NYCNews.id | Pemerintahan

 

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengizinkan Pelaksana tugas (Plt), Penjabat (Pj), maupun Penjabat sementara (Pjs) Kepala Daerah untuk memberhentikan hingga memutasi pegawai tanpa izin dari Kemendagri. Hal itu, tercantum dalam Surat Edaran (SE) Nomor 821/5292/SJ yang diterbitkan Kemendagri.

Bacaan Lainnya

Surat Edaran (SE) yang diteken oleh Mendagri Tito Karnavian pada 14 September 2022 itu ditujukan kepada gubernur, bupati/wali kota di seluruh Indonesia.

Alih-alih mendapat sambutan baik, SE Mendagri tersebut nyatanya membuat banyak pihak bertanya-tanya, bahkan ada yang menyebut hal itu hanya akan membuat kegaduhan di ranah publik dan dapat menciptakan suatu pertentangan.

Pengamat Politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai surat edaran Mendagri tersebut merupakan suatu langkah kemunduran yang dapat berimplikasi pada masalah serius yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.

“Dengan memberikan kewenangan secara besar kepada penjabat (Pj). Saya pikir ini merupakan sebuah langkah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri,” Kata Umam kepada Liputan6.com Rabu (21/9/2022).

Lebih lanjut, Umam menyoroti Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Menurutnya, aturan-aturan mengenai persoalan yang perlu dilakukan oleh penjabat sudah jelas tertuang dalam PP tersebut, di mana dalam semua pelaksanaan tugas Pj harus dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Dalam PP yang ada, itu sudah diatur dengan cukup clear. Bahwa, semua langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Penjabat (Pj) itu harus betul-betul dikoordinasikan dan mendapatkan legalisasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” Ujarnya

Umam menyebut selain dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau abuse of power, Surat Edaran mendagri tersebut juga dapat menciptakan sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat melalui Mendagri kepada Pj, Pjs ataupun Plt yang menjabat.

“Langkah ini memungkinkan terjadinya sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat lewat Kemendagri dan memiliki kendali yang lebih kuat terhadap kepala-kepala daerah.” Jelas Umam.(red)

About Author

Pos terkait