Jurnal NYCNews |Renny Van Gobel
Makassar – Ketua Yayasan Tau Mattuju Luwu, Ridwan Mabbi, S.A.N, M.Si menekankan pentingnya peran strategis Asosiasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Bahasa Jepang se-Sulawesi Selatan dalam menyiapkan tenaga kerja yang benar-benar siap bersaing di pasar kerja Jepang. Menurutnya, kualitas pelatihan menjadi kunci utama keberhasilan penempatan kerja ke luar negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan Ridwan usai menghadiri pelantikan pengurus asosiasi yang digelar di Aula Syekh Yusuf, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBVP) Makassar, Selasa (10/2/2026). Momentum ini dinilainya sebagai langkah awal konsolidasi lembaga pelatihan di Sulawesi Selatan.
Ridwan berharap kehadiran asosiasi tidak berhenti pada aspek administratif semata, tetapi mampu menjalankan fungsi pembinaan secara nyata. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap petunjuk teknis (juknis) dari kementerian agar standar pelatihan di seluruh daerah berjalan seragam dan berkualitas.
“Dengan adanya asosiasi ini, kami berharap setiap kabupaten bekerja maksimal sesuai juknis kementerian. Ini adalah peluang besar bagi generasi muda Sulsel untuk menembus pasar kerja Jepang,” ujar Ridwan.
Ia menilai peluang kerja di Negeri Sakura masih terbuka luas. Saat ini, kata Ridwan, sekitar 1.500 perusahaan Jepang siap menyerap tenaga kerja asal Indonesia dengan beragam latar belakang keahlian.
“Bidangnya sangat beragam, tidak hanya keperawatan. Ada konstruksi, teknik bangunan, pengelasan, perbengkelan, hingga sektor teknis lainnya. Namun yang paling menentukan tetap disiplin dan kesiapan mental peserta,” jelasnya.
Ridwan menjelaskan, peserta yang menempuh pendidikan di LPK diberi ruang untuk memilih bidang sesuai minat dan potensi masing-masing. Setelah menyelesaikan seluruh tahapan pelatihan dan dinyatakan lulus, peserta akan ditempatkan berdasarkan kebutuhan industri dan kerja sama dengan mitra di Jepang.
Ia kemudian berbagi pengalaman dari LPK yang dipimpinnya di Kabupaten Luwu. Sejak mulai menjalin kerja sama penempatan kerja ke Jepang pada 2023, pihaknya telah memberangkatkan dua gelombang peserta.
“Sejak 2023 kami mulai menjalankan program ini. Dua gelombang sudah diberangkatkan. Saat ini tujuh orang telah bekerja di Jepang, dan tiga lainnya sudah lolos seleksi serta tinggal menunggu jadwal keberangkatan,” paparnya.
Terkait pembiayaan, Ridwan tidak menampik bahwa proses pendidikan dan penempatan kerja ke Jepang membutuhkan biaya yang cukup besar. Untuk program reguler, peserta harus mengikuti pelatihan selama lima bulan, dengan skema dua bulan di daerah dan tiga bulan di pusat pelatihan.
“Total biaya pelatihan lima bulan sekitar Rp15 juta. Setelah lulus masih ada biaya lanjutan sekitar Rp20 juta di luar pelatihan. Ini memang tidak ringan,” katanya.
Meski demikian, Ridwan menilai kehadiran program subsidi dari pemerintah menjadi angin segar bagi calon peserta. Melalui skema tersebut, sebagian beban biaya ditanggung negara, termasuk proses pemberangkatan dan kelulusan.
“Dengan subsidi pemerintah, peserta hanya fokus pada biaya pelatihan. Biaya keberangkatan dan kelulusan ditanggung negara. Ini bentuk dukungan nyata pemerintah dalam membuka akses kerja ke luar negeri,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Ridwan berharap Asosiasi LPK Bahasa Jepang se-Sulawesi Selatan dapat dikelola secara profesional, konsisten, dan berkelanjutan. Ia juga mendorong dukungan penuh dari pemerintah agar asosiasi ini mampu menjadi solusi konkret dalam menekan pengangguran sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja daerah.
About The Author
