Jurnal NYCNews | KSP Minta Pedemo Tak Serang Petugas
Jakarta, NYCNews.id – Kantor Staf Presiden (KSP) mengecam demo anarkistis saat menjenguk Kepala Satuan Intelijen Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Ferikson Tampubolon yang menjadi korban pemukulan dalam unjuk rasa menolak pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Perwakilan KSP yang mengunjungi korban di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan di Jakarta Pusat, Sabtu (12/3), itu adalah tenaga ahli utama KSP Ade Irfan Pulungan dan Theo Litaay.
“KSP meminta agar dalam penyampaian aspirasi bisa dilakukan tanpa menyerang petugas keamanan dan mengganggu ketertiban umum. Semoga kekerasan seperti ini tidak terulang kembali,” kata Theo Litaay, dalam keterangan tertulis KSP, Sabtu (12/3).
Selain itu, ia pun kembali menegaskan bahwa KSP “mengecam tindakan anarkis yang dilakukan kepada aparat kepolisian ini”.
“Bahwasanya kebebasan berpendapat tidak seharusnya disertai dengan perbuatan yang melawan hukum seperti penganiayaan, perusakan dan penyerangan,” lanjut pernyataan tersebut.
Sebelumnya, puluhan mahasiswa Papua bentrok dengan aparat di samping Istana Kepresidenan Jakarta saat diadang ketika hendak menuju kantor Kemendagri di Jakarta, Jumat (11/3).
Salah satu korbannya adalah Ferikson. Menurut KSP, korban sempat jatuh tersungkur tak sadarkan diri setelah aksi pemukulan itu. Ferikson juga mendapatkan pengobatan untuk mengurangi trauma bekas pukulan di bagian pipi dan kepala.
Dilaporkan oleh pihak rumah sakit, korban masih merasakan kebas di beberapa bagian di kepala dan akan terus diobservasi dalam tiga hari ke depan.
Namun demikian, berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, ada pula pedemo yang jadi korban pemukulan petugas.
Rilis KSP itu juga tak menyebutkan soal solusi terhadap ramainya penolakan atas pemekaran wilayah Papua yang dianggap hanya aspirasi elite, bukan warga asli Papua kebanyakan atau pun masyarakat adat. Selain itu, tak ada respons atas dugaan kekerasan di sejumlah pembubaran demo Papua.
Selain di Jakarta, demo penolakan terhadap pemekaran Papua, yang digagas Kementerian Dalam Negeri, gencar terjadi di Papua. Yang terbesar terjadi di Wamena. Kekerasan aparat pun disebut terjadi di aksi-aksi unjuk rasa ini.
Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani sebelumnya menyatakan pemekaran provinsi akan mendistribusikan pelayanan ke berbagai penjuru Papua.
“Kebijakan DOB (daerah otonomi baru) di Provinsi Papua dan Papua Barat yang akan dilakukan pemerintah berdasarkan aspirasi masyarakat merupakan upaya pemerataan pembangunan dan pelayanan di wilayah yang memiliki luas hampir 4 kali lipat Pulau Jawa ini,” kata dia, melalui keterangan tertulis, Jumat (11/3).
About Author
