dokumen foto: 4 Orang SPPI Mendatangi Kepala Pondok Pesantren Al-Husainy Kota Bima, tanpa di dampingi oleh Perwakilan Mitra SPPG lain, tempat para sppi bertugas
Kota Bima, NYCNews.id — Aroma kisruh mulai tercium di balik program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bima. Sejumlah oknum Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di Kecamatan Mpunda diduga melakukan aksi ‘geruduk’ ke sekolah-sekolah demi merebut kerja sama yang sudah sah.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, aksi tersebut melibatkan Firdaus, Kepala SPPG Mitra Sadia Mpunda, yang mengaku bertindak atas nama Koordinator Wilayah SPPI. Bersama sejumlah rekan SPPI lainnya, ia mendatangi sekolah-sekolah yang telah lebih dulu menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan SPPG Mitra sah.
Ironisnya, kedatangan mereka bukan untuk berkoordinasi, melainkan meminta pihak sekolah membatalkan perjanjian yang sudah disepakati dan mengalihkan kerjasama kepada SPPG lain yang mereka tunjuk. Cara ini menuai kritik karena dinilai sebagai tindakan intimidasi dan perebutan wilayah kerja secara sepihak.
“Ini jelas melanggar etika. Ada mitra yang sudah berkomunikasi sejak awal, sudah tanda tangan MoU resmi, lalu tiba-tiba datang kelompok lain memaksa membatalkan. Bagaimana mau program berjalan kalau begini?” ujar salah satu sumber internal SPPG Mitra yang enggan disebutkan namanya.
Praktik seperti ini berpotensi besar mengacaukan jalannya operasional SPPG Mitra di lapangan. Padahal, tujuan utama program ini adalah memastikan pemenuhan gizi untuk para siswa dan memberi manfaat bagi masyarakat Kota Bima. Perebutan wilayah kerja tanpa prosedur jelas hanya akan merugikan sekolah dan pihak penerima manfaat.
Pihak-pihak yang dirugikan kini mendesak agar inspektorat dan Satgas Badan Gizi Nasional (BGN) wilayah Nusa Tenggara Barat segera turun tangan. Penanganan tegas diperlukan agar praktik-praktik yang dinilai “tidak sehat” ini bisa dihentikan sebelum merusak citra dan efektivitas program.
“Kalau dibiarkan, ini bisa memicu konflik internal antar mitra, sementara sekolah hanya ingin program berjalan lancar untuk murid-muridnya,” tambah sumber tersebut.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari Firdaus maupun pihak Korwil SPPI terkait tuduhan intervensi ini. Namun, desakan publik untuk investigasi terbuka semakin menguat. Warga berharap kasus ini diusut tuntas agar program SPPG di Kota Bima bisa kembali fokus pada tujuan sebenarnya: memberikan manfaat nyata, bukan memperebutkan wilayah kerja.(red)
About The Author
