Palu-Nycnews.id. – Sebuah tonggak sejarah baru dalam pelayanan kesehatan Sulteng telah dimulai. Tiga kabupaten dengan cakupan peserta JKN aktif di bawah 80%—Donggala, Sigi, dan Parigi Moutong—menyatakan komitmen penuh untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) Prioritas sebelum 25 Maret 2025. Komitmen ini disampaikan langsung di hadapan Gubernur Dr. Anwar Hafid, M.Si dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes dalam sebuah pertemuan strategis yang menjadi momentum penting bagi masa depan kesehatan masyarakat.
“Berkah Ramadhan ini menjadi saksi bahwa kita BERANI Sehat dan siap deklarasi UHC Prioritas pada 13 April 2025!” ujar Gubernur dengan penuh semangat, menegaskan visi besar untuk mewujudkan jaminan kesehatan semesta bagi seluruh rakyat Sulteng.
Misi Besar: Tak Ada Lagi Warga Tanpa Jaminan Kesehatan
UHC Prioritas bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah wujud nyata dari kepemimpinan yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Gubernur Anwar Hafid dengan tegas menyatakan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga, dan memastikan akses layanan kesehatan yang mudah serta gratis adalah kewajiban pemimpin.
“Kalau kita tidak bisa menangani ini, maka itu adalah dosa pemimpin. Tidak boleh ada rakyat yang menahan sakit sendiri di rumah hanya karena keterbatasan biaya,” tegasnya.
Untuk mencapai target ini, Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan Sofyney telah menampilkan simulasi cost sharing, yakni mekanisme pembiayaan bersama antara provinsi dan tiga kabupaten.
Berdasarkan data BPJS, masing-masing kabupaten memiliki jumlah peserta JKN yang harus segera diaktifkan kembali:
✅ Donggala: 16.741 peserta
✅ Sigi: 21.701 peserta
✅ Parigi Moutong: 9.800 peserta
Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga telah menghitung potensi pertumbuhan peserta baru yang akan ditanggung oleh provinsi setiap bulan. Dengan skema ini, kabupaten tidak perlu khawatir jika terjadi penambahan peserta, karena anggaran telah dipersiapkan.
Strategi Cepat: “Rebut Kuota PBI, Kurangi Beban APBD!”
Sementara itu, Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido memberikan strategi jitu agar kabupaten bisa segera memenuhi target tanpa membebani keuangan daerah. Ia mendorong pemda untuk merebut sebanyak mungkin kuota PBI (Penerima Bantuan Iuran) APBN dari pemerintah pusat.
“Kuncinya ada di data! Segera lengkapi data calon peserta PBI dan kirim melalui aplikasi SIKS-NG Kemensos. Semakin banyak yang masuk, semakin ringan beban APBD kita,” jelasnya.
Dengan UHC Prioritas sebagai fondasi BERANI Sehat, rakyat Sulteng akan menikmati kemudahan akses layanan kesehatan hanya dengan membawa KTP. Tak ada lagi warga yang kesulitan berobat karena tak punya jaminan kesehatan.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Kadis Kesehatan Provinsi Sulteng dr. Komang Adi Sujendra, Sp.PD, Direktur RSUD Undata drg. Herry Mulyadi, M.Kes, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palu HS Rumondang Pakpahan, serta berbagai elemen penting lainnya.
April 2025: Deklarasi Sejarah Menuju Sulteng Sehat!
Misi ini bukan sekadar target administratif, tetapi sebuah revolusi dalam sistem kesehatan Sulteng. Jika semua rencana berjalan sesuai komitmen, maka pada 13 April 2025, provinsi ini akan mencetak sejarah baru dengan mendeklarasikan UHC Prioritas.
Langkah besar ini adalah bukti bahwa Sulteng bukan hanya bergerak maju, tetapi melompat jauh menuju masa depan yang lebih sehat dan lebih adil bagi seluruh warganya!
About Author
