SULTENG – Nycnews.id.-Ratusan massa aksi yang tergabung dalam Front Pemuda Kaili (FPK) Sulawesi Tengah menuntut Presiden RI Prabowo Subianto mencabut izin konsesi kontrak karya (KK) yang dimiliki saat ini PT Citra Palu Mineral. Aksi massa di depan kantor gubernur Senin, 10 Pebruari 2025.
Massa menyebut bahwa praktek CPM selama ini terbukti tidak mensejahterakan rakyat lingkar tambang. Utamanya, blok Palu yang dieksploitasi selamanya. Terlebih rencana CPM dengan mitranya PT Macmahon.
Pada laman google, bahwa perusahaan ini lengkapnya PT Macmahon Mining Service(Macmohan Group) merupakan perusahaan di bidang operasi penambangan yang meliputi kegiatan-kegiatan Pengeboran dan Peledakan (Drill & Blast). Pemuatan dan Pengangkutan (Load & Haul), Pengelolaan Air Tambang (Mine Water Management) serta Pemeliharaan Alat Berat Tambang (Mine Maintenance).
Ketua FPK Sulteng Erwin Lamporo mendesak agar suara masyarakat Kaili sebagai masyarakat mayoritas di lokasi konsesi dapat selamat dari musibah bencana bila dilakukan peledakan lokasi tambang, dan hanya menerima dampak negatif.
Massa akhirnya ditemui Gubernur Rusdy Mastura. Gubernur berjanji akan membawa aspirasi masyarakat terkait tambang emas Poboya ke pemerintah pusat. ‘’Sehari pun sisa jabatan gubernur saya masih memiliki kewajiban pada negara untuk melayani masyarakat. Aspirasi adik adik akan saya bawa ke bapak menteri ESDM dan bapak presiden,’’ tandas Cudy, sapaan akrab gubernur.
Massa FPK bersorak sorai, atas respon gubernur. ‘’Ini gubernur kami. Komiu Tadulako kami,’’ teriak massa. Gubernur didampingi asisten Rudy Dewantoro, dan sejumlah tenaga ahli Ridha Saleh, Andi Aril Pattalau dan Andono Wibisono. ***
About Author
