Jurnal NYCNews | Renny Van Gobel
Makassar – Kepengurusan Asosiasi Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Bahasa Jepang se-Sulawesi Selatan resmi dilantik di Aula Syekh Yusuf, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBVP) Makassar, Selasa (10/2/2026). Pelantikan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi penyiapan dan penempatan tenaga kerja terampil ke Jepang secara legal dan terkoordinasi.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Polda Sulsel, BP3MI Sulsel, perwakilan dinas tenaga kerja kabupaten/kota, pimpinan LPK Bahasa Jepang, mitra kerja, serta ratusan peserta didik LPK dari berbagai daerah.
Ketua Panitia Pelaksana, Andi Marlinah Masda, SH, MH, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengukuhkan kepengurusan Asosiasi LPK Bahasa Jepang Sulawesi Selatan, memperkuat sinergi antara asosiasi dengan pemerintah daerah maupun pusat, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang siap kerja dan memiliki daya saing global.
“Pengukuhan ini kami harapkan menjadi awal yang kuat bagi asosiasi untuk berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya dalam pengurangan pengangguran dan peningkatan kualitas tenaga kerja,” ujar Andi Marlinah.
Asosiasi LPK Bahasa Jepang Sulsel yang baru dikukuhkan pada tahun ini langsung menegaskan komitmennya membangun sistem penempatan pekerja migran yang profesional, terintegrasi, dan sejalan dengan regulasi nasional serta kebijakan pemerintah Jepang.
Ketua Asosiasi LPK Bahasa Jepang Sulsel, Amiruddin Saleh, mengungkapkan bahwa saat ini sebanyak 18 LPK resmi telah bergabung dalam asosiasi. Lembaga-lembaga tersebut tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, bahkan sebagian telah beroperasi selama puluhan tahun.
“Total ada 18 LPK yang sudah bergabung. Ini bukan lembaga baru, beberapa bahkan sudah puluhan tahun beroperasi. Kami menyatukan langkah dan visi untuk membantu pemerintah menekan angka pengangguran melalui penempatan kerja ke Jepang,” kata Amiruddin.
Ia menegaskan bahwa seluruh LPK anggota asosiasi telah mengantongi izin resmi dan terdaftar mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga kementerian terkait, sehingga memiliki legitimasi yang kuat dalam menjalankan program pelatihan dan penempatan kerja.
Pelantikan tersebut juga dihadiri ratusan siswa LPK. Amiruddin menyebut, sebagian dari mereka bahkan telah menandatangani kontrak kerja dengan perusahaan di Jepang.
“Hari ini ada siswa yang sudah resmi menandatangani kontrak dengan perusahaan Jepang. Kami ucapkan selamat. Bagi yang belum, tetap semangat dan terus meningkatkan kemampuan,” ujarnya.
Melalui 18 LPK anggota asosiasi, sekitar 1.000 siswa diberangkatkan ke Jepang setiap tahun. Namun, Amiruddin menilai jumlah tersebut masih belum sebanding dengan tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan yang masih cukup tinggi.
“Angka ini tentu belum mencukupi. Karena itu kami mendorong kolaborasi lintas sektor agar kapasitas penempatan tenaga kerja dapat terus ditingkatkan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perubahan kebijakan ketenagakerjaan Jepang yang akan menghapus skema magang lama pada 2027 dan menggantinya dengan sistem baru berbasis keterampilan, di mana sertifikat Specified Skilled Worker (SSW) menjadi syarat utama.
“Saat ini kendala kami adalah ujian SSW belum tersedia di Makassar. Padahal sertifikat ini sangat krusial. Kami berharap ada dukungan agar ujian tersebut bisa dilaksanakan di Makassar,” jelas Amiruddin.
Menurutnya, keberadaan pusat ujian SSW di Makassar akan sangat membantu calon pekerja migran, khususnya dari wilayah Indonesia Timur. Selain itu, ia juga meminta kemudahan dalam proses pengurusan paspor bagi siswa yang telah memenuhi persyaratan, tanpa mengesampingkan aturan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala BBVP Makassar yang diwakili Kepala Bagian Umum menegaskan bahwa pembentukan asosiasi ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah strategis dalam membangun sumber daya manusia yang berdaya saing global.
Ia mengingatkan bahwa tantangan tenaga kerja Indonesia di Jepang sering kali bukan terletak pada kemampuan teknis, melainkan pada disiplin dan mental kerja.
“Sering kali persoalannya ada pada kedisiplinan. Satu pelanggaran saja bisa berdampak luas dan menutup peluang bagi yang lain. Jepang sangat menjunjung tinggi kepercayaan,” tegasnya.
BBVP Makassar, lanjutnya, siap memberikan dukungan melalui pelatihan, penguatan kompetensi, serta fasilitasi koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk perbankan dan instansi teknis.
Dengan terbentuknya Asosiasi LPK Bahasa Jepang Sulsel, pemerintah dan pelaku pelatihan optimistis Sulawesi Selatan dapat kembali menjadi salah satu basis utama pengiriman tenaga kerja terampil ke Jepang, sekaligus membuka peluang nyata bagi ribuan pemuda untuk memperoleh masa depan kerja yang lebih baik.
About The Author
