Jakarta, NYCNews.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan PTM di Jakarta.
“Kita sedang monitoring terus, dan kalo kita lihat perjalanan selama ini, satu, salah satu faktor untuk menetapkan pengetatan adalah tentang keterisian di rumah sakit,” kata Anies saat ditemui di Kelenteng Bio Hian Thian Siang Tee Palmerah, Jakarta Pusat, Selasa (1/2/2022).
Anies menuturkan, prinsipnya kebijakan pengetatan di Ibu Kota ditentukan oleh keterisian rumah sakit. Apabila terjadi lonjakan keterisian tempat tidur di RS COVID-19, kebijakan pengetatan mobilitas baru ditingkatkan.
“Ketika terjadi peningkatan dalam keterisian rumah sakit, maka pengendaliannya adalah dengan mengurangi mobilitas. Itu pengalaman selama 1,5 tahun, hampir dua tahun ini. Jadi sekarang kita monitoring terus tentang keterisian rumah sakit,” ujarnya.
Soal rencana memberhentikan PTM di Jakarta, Anies sekali lagi menegaskan situasi COVID-19 saat ini perlu disikapi secara tenang. Pasalnya, Eks Mendikbud itu menyebut peningkatan kasus tak separah sewaktu gelombang kedua COVID-19 menghantam Jakarta.
“Nanti headline itu dihentikan, kan dipotong itu. Jadi ini situasi di mana kita harus tenang. Kita harus tenang kita harus sadar bahwa ya, atau Omicron ini meningkat. Iya kita harus hati-hati. Tapi di sisi lain tingkat keparahannya itu tidak seperti enam bulan lalu, ” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi. Evaluasi terutama dilakukan di tiga provinsi, termasuk DKI Jakarta.
“Saya juga minta adanya evaluasi untuk pembelajaran tatap muka, utamanya di Jawa Barat, di DKI Jakarta, dan di Banten,” ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas mengenai PPKM secara virtual pada Senin kemarin sebagaimana transkrip arahannya diunggah di situs Setkab, Selasa (1/2).
Jokowi meminta ada penanganan berbeda terkait kasus Omicron ini. Penanganan dilakukan mulai dari edukasi hingga penyediaan obat-obatan.
“Dalam jangka pendek, kita harus memperkuat bagian di hilir, sosialisasi, edukasi yang masif untuk masyarakat yang positif tanpa gejala, untuk melakukan karantina mandiri dengan konsultasi dokter secara mandiri di puskesmas, di faskes, atau melalui telemedisin. Dan kemudian stok obat-obatan yang ada di apotek-apotek ini betul-betul harus dikontrol keberadaannya,” ujar Jokowi.