
Jurnal NYCNews | Renny Van Gobel
MAKASSAR – Praktik perdagangan orang dengan kedok tawaran pekerjaan masih menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Iming-iming gaji tinggi dan janji kehidupan yang lebih baik kerap dimanfaatkan pelaku untuk merekrut calon pekerja, sebelum akhirnya menjerat mereka dalam praktik eksploitasi.
Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sulawesi Selatan mengungkap tiga kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam pelaksanaan Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) periode 15 Oktober hingga 19 November 2026.
Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tiga orang tersangka. Sementara itu, tiga orang lainnya masih dalam penyelidikan. Secara keseluruhan, terdapat tujuh korban yang teridentifikasi dalam tiga perkara tersebut.
Direktur Reserse PPA dan PPO Polda Sulsel Kombes Pol Osva, S.I.K., M.S., menyampaikan hasil pengungkapan itu dalam konferensi pers di lobi Mapolda Sulsel, Jumat (20/11/2026).
Osva menjelaskan, dua kasus di antaranya berkaitan dengan perekrutan calon pekerja migran Indonesia (PMI) untuk diberangkatkan ke Sarawak, Malaysia. Para korban dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi tanpa terlebih dahulu memahami risiko dan mekanisme pemberangkatan yang sesuai ketentuan.
Kasus pertama terungkap di wilayah Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa, pada 13 November 2026. Dalam perkara ini, terdapat dua korban inisial NS dan LM dengan satu orang tersangka yang inisial MDI telah diamankan, sedangkan satu orang lainnya masih dalam penyelidikan.
Kasus kedua diungkap di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, pada 20 Oktober 2026. Polisi mengidentifikasi empat korban dengan inisial MR JM MH dan AA yang diduga akan diberangkatkan untuk bekerja di Sarawak, Malaysia. Dalam perkara tersebut, satu orang telah diamankan dengan inisial AN sementara dua orang lainnya masih dalam penyelidikan.
Menurut Osva, salah satu modus yang digunakan pelaku adalah memberikan sejumlah uang atau modal di awal kepada calon pekerja. Namun, pemberian tersebut kemudian menjadi alat untuk menjerat korban melalui kewajiban membayar utang secara bertahap setelah mereka mulai bekerja.
Modus tersebut berpotensi membuat korban berada dalam posisi rentan karena terikat kewajiban finansial kepada pihak yang merekrut atau memberangkatkan mereka.
Adapun kasus ketiga ditangani Satreskrim Polres Bantaeng. Perkara yang terungkap pada 18 November 2026 di wilayah Lasepang, Kabupaten Bantaeng, tersebut berkaitan dengan perekrutan seorang korban untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Dalam kasus ini, polisi telah mengamankan satu orang tersangka inisal HD.
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana terkait tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Ancaman hukuman dalam perkara tersebut mencapai 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 600 juta.
Osva menegaskan, pengungkapan tiga perkara tersebut merupakan bagian dari komitmen Polda Sulsel dalam memberantas perdagangan orang sekaligus memberikan perlindungan kepada perempuan, anak, dan kelompok rentan.
Menurutnya, penanganan TPPO tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku. Penyidik juga terus mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, mulai dari perekrut, penyandang dana, pengatur perjalanan hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik perdagangan manusia.
“Keberhasilan penanganan TPPO bukan hanya diukur dari berapa banyak tersangka yang ditangkap, tetapi juga dari berapa banyak korban yang berhasil diselamatkan, jaringan yang berhasil diputus, aset hasil kejahatan yang berhasil ditelusuri, serta potensi korban berikutnya yang berhasil dicegah,” kata Osva.
Selain penegakan hukum, Ditres PPA dan PPO Polda Sulsel bersama jajaran Polres juga menggencarkan langkah pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi. Selama pelaksanaan KRYD, tercatat sebanyak 887 kegiatan edukasi dan sosialisasi yang menyasar kalangan pelajar serta karyawan dan karyawati perusahaan swasta.
Polisi juga melaksanakan 39 kegiatan penyelidikan di sejumlah lokasi yang dinilai rawan menjadi jalur perekrutan maupun pemberangkatan korban TPPO dan PMI, termasuk bandara serta pelabuhan.
Osva menyebut sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan, seperti Bulukumba, Bantaeng, dan Gowa, menjadi lokasi yang turut mendapat perhatian terkait aktivitas perekrutan calon korban perdagangan orang.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming gaji besar tanpa kejelasan perusahaan, kontrak kerja, dokumen, serta prosedur keberangkatan.
Masyarakat juga diminta mewaspadai berbagai modus perekrutan, termasuk pemberian modal di awal yang berujung pada jeratan utang, serta tawaran pernikahan dengan warga negara asing yang berpotensi menjadi pintu masuk eksploitasi.
“Kami ingin menegaskan bahwa penanganan TPPO dan PMI tidak berhenti pada penangkapan pelaku. Polri akan terus melakukan pendalaman untuk mengungkap siapa perekrutnya, siapa yang membiayai, siapa yang mengatur perjalanan, siapa yang menerima keuntungan, bagaimana aliran dananya serta siapa saja yang berada di balik jaringan tersebut,” ujar Osva.
Ia juga mengajak masyarakat untuk berani melaporkan apabila mengetahui atau mencurigai adanya praktik perdagangan orang. Menurut dia, perlindungan terhadap korban membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari keluarga, sekolah, lingkungan kerja hingga masyarakat.
Polisi, lanjut Osva, tidak hanya berupaya hadir setelah tindak pidana terjadi, tetapi juga memperkuat pencegahan agar masyarakat terhindar dari ancaman eksploitasi dan perdagangan manusia.
“Jangan menunggu korban bertambah. Kenali, cegah, lindungi dan laporkan,” tegasnya.


