Jurnal NYCNews | Renny Van Gobel
MAKASSAR – Dugaan tindak kekerasan terhadap seorang santri di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an (PPTQ) Zam-Zam, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, berbuntut panjang. Keluarga korban mendesak pihak pengelola pesantren bertanggung jawab atas peristiwa yang disebut terjadi pada 19 Juli 2026 tersebut.
Desakan itu disuarakan melalui aksi unjuk rasa yang digelar Andi Muh. Alfandy bersama sejumlah mahasiswa dan elemen masyarakat di tiga lokasi, Jumat (13/11/2026). Aksi berlangsung di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Selatan, DPRD Sulsel, serta kantor pusat PPTQ Zam-Zam di Jalan Al-Ikhlas, kawasan Toddopuli 10, Makassar.
Alfandy mengungkapkan, aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan keluarga terhadap penanganan kasus dugaan penganiayaan yang dialami adiknya, Andi Mirza Aimar Abdullah, saat menjadi santri di pesantren cabang Belawa, Kabupaten Wajo.
Menurut Alfandy, adiknya diduga mengalami pemukulan pada bagian kepala serta tendangan di bagian pinggang dan rusuk yang dilakukan seorang ustaz sekaligus pembina santri berinisial MA. Selain itu, ia juga menuding oknum tersebut memperlihatkan video pornografi kepada adiknya di dalam kamar dan kepada sejumlah santri lainnya.
Persoalan semakin memanas setelah kesepakatan mediasi pada 18 Agustus 2026 yang disebut mengharuskan oknum ustaz tersebut dikeluarkan dari lingkungan pesantren diduga tidak dijalankan. Alfandy mengklaim, ustaz yang sebelumnya dinyatakan tidak lagi bertugas justru kembali diaktifkan secara diam-diam oleh pimpinan pondok.
“Kami tidak meminta uang atau kompensasi apa pun. Kami hanya meminta keadilan. Saya ingin ada pertanggungjawaban dari pihak pesantren, termasuk surat pemecatan resmi terhadap oknum ustaz tersebut,” kata Alfandy saat menyampaikan tuntutannya.
Ia juga menyoroti dugaan kejadian kekerasan sebelumnya yang disebut melibatkan oknum ustaz yang sama di lingkungan pesantren cabang Makassar sebelum dipindahkan ke Wajo. Karena itu, ia meminta persoalan tersebut ditelusuri agar tidak ada santri lain yang mengalami kejadian serupa.
Dalam aksi tersebut, Alfandy mengaku massa telah diterima perwakilan Kemenag Sulsel dan pimpinan DPRD Sulsel. Namun, mereka menyayangkan tidak tercapainya kesepakatan dengan pihak pengelola pesantren saat mendatangi kantor pusat PPTQ Zam-Zam.
Alfandy berharap DPRD Sulsel menindaklanjuti persoalan tersebut melalui rapat dengar pendapat (RDP) dengan memanggil pihak yayasan, pendiri, serta pimpinan pesantren untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban.
Ditempat yang sama, Kuasa hukum Alfandy, Mikel Kelvin, S.H., M.H., mengatakan pihaknya akan melanjutkan proses pengaduan melalui RDP di DPRD Sulsel. Ia juga meminta pengelola pesantren memberikan perhatian serius terhadap perlindungan santri, khususnya anak-anak yang berada dalam pengawasan lembaga pendidikan tersebut.
“Harapannya, pondok pesantren memiliki atensi penuh untuk melindungi santri-santri yang belajar di sana, sehingga tidak ada lagi korban-korban berikutnya,” ujarnya.
Sementara itu, pihak pengelola Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an (PPTQ) Zam-Zam belum memberikan tanggapan terkait dugaan kekerasan yang disampaikan keluarga korban. Saat awak media berupaya meminta konfirmasi dan klarifikasi mengenai persoalan tersebut, pihak pesantren tidak bersedia memberikan keterangan.
Ditempat terpisah, Kapolres Wajo AKBP Douglas Mahendrajaya membenarkan bahwa perkara dugaan penganiayaan terhadap santri tersebut sedang ditangani pihak kepolisian.
“Perkara tersebut ditangani oleh Polres Wajo,” ujar Douglas saat dikonfirmasi via telpon, Jumat(13/11/2026).
Keluarga korban berharap proses hukum berjalan hingga tuntas serta pihak-pihak yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
About The Author
