Jurnal NYCNews | Renny Van Gobel
MAKASSAR – Kesenjangan harga antara LPG bersubsidi dan nonsubsidi kerap menjadi celah bagi pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan secara ilegal. Gas LPG 3 kilogram yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu justru disalahgunakan dengan cara dipindahkan ke tabung nonsubsidi berukuran lebih besar untuk kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Praktik tersebut terungkap di Kota Makassar. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan membongkar aktivitas pengoplosan LPG 3 kilogram ke tabung ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram yang telah berlangsung sejak Agustus 2026. Dari kegiatan ilegal itu, pelaku diperkirakan meraup keuntungan hingga Rp55,2 juta.
Pengungkapan dilakukan pada Senin (9/11/2026) sekitar pukul 11.30 Wita di BTP Blok F Nomor 447, Jalan Kedamaian Selatan 1, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Dalam penindakan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial AA (47).
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan, pengungkapan itu merupakan hasil pengembangan informasi mengenai dugaan tindak pidana penyalahgunaan minyak dan gas bumi serta pelanggaran perlindungan konsumen.
Hal tersebut disampaikan Didik bersama Direktur Reskrimsus Polda Sulsel Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zeinardi yang turut dihadiri Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardijanto dalam konferensi pers di Makassar, Selasa (10/11/2026).
Taufik menjelaskan, pengungkapan kasus bermula dari informasi masyarakat yang diterima polisi pada Minggu (8/11/2026). Setelah melakukan penyelidikan, penyidik Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Sulsel kemudian mendatangi lokasi dan menemukan aktivitas pemindahan isi LPG bersubsidi ke tabung nonsubsidi.
Modus yang digunakan pelaku terbilang sederhana, tetapi berisiko tinggi. Isi gas dari tabung LPG 3 kilogram dipindahkan ke tabung berukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram menggunakan alat transfer gas dan selang.
Dalam prosesnya, tabung LPG 3 kilogram ditempatkan di posisi atas, sedangkan tabung berukuran lebih besar diletakkan di bawahnya. Pelaku juga menggunakan ember berisi air atau es untuk membantu memperlancar aliran gas.
“Jadi posisinya si tabung yang 3 kg ini posisinya di atas dan yang tabung ukuran lebih besar itu ditempatkan di bawahnya, Pelaku juga menggunakan ember berisi air atau es untuk membantu memperlancar aliran gas.” jelas Taufik.
Setelah proses pemindahan gas selesai, tabung kemudian ditimbang untuk memastikan berat isinya sesuai dengan ukuran yang akan dipasarkan.
Menurut Taufik, LPG 3 kilogram tersebut diperoleh dengan membeli dari sejumlah pangkalan dan toko campuran. Harga pembeliannya berkisar Rp19.000 hingga Rp25.000 per tabung.
Gas hasil pengoplosan selanjutnya dijual kepada masyarakat umum dan sejumlah warung makan di wilayah Kota Makassar menggunakan mobil pikap.
Untuk tabung ukuran 5,5 kilogram, pelaku memasang harga Rp100.000 per tabung. Sementara ukuran 12 kilogram dijual seharga Rp200.000.
Dari setiap tabung ukuran 5,5 kilogram, pelaku memperoleh keuntungan sekitar Rp60.000. Adapun untuk ukuran 12 kilogram, keuntungan yang diperoleh mencapai Rp120.000 per tabung.
Aktivitas tersebut dilakukan sekitar 20 hari setiap bulan. Dari Agustus hingga penangkapan pada November 2026, keuntungan yang diperoleh pelaku diperkirakan mencapai Rp55,2 juta.
“Bahwa dari bulan Agustus sampai dengan saat ini yang bersangkutan sudah mendapat keuntungan sebesar Rp55.200.000,” ungkap Taufik.
Polisi juga mencatat sekitar 510 tabung gas hasil pengoplosan, baik ukuran 5,5 kilogram maupun 12 kilogram, telah dipasarkan kepada masyarakat dan rumah makan di wilayah Makassar.
Dari lokasi penggerebekan, penyidik menyita 100 tabung LPG 3 kilogram, enam tabung ukuran 5,5 kilogram, 21 tabung ukuran 12 kilogram, dua unit timbangan, 13 alat transfer gas, satu unit mobil pikap, serta puluhan segel tabung berwarna putih dan kuning.
Di balik praktik pengoplosan tersebut, terungkap fakta bahwa lokasi yang digunakan pelaku merupakan bekas pangkalan LPG 3 kilogram yang sudah tidak aktif sejak November 2023.
Dalam kesempatan yang sama, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardijanto, menjelaskan, lokasi tersebut sebelumnya merupakan pangkalan penyalur LPG bersubsidi di bawah agen PT Angin Laut. Namun, penyalurannya telah dihentikan setelah hubungan usaha diputus pada 2023.
Menurut Lilik, setelah pemilik sebelumnya yang merupakan orang tua pelaku meninggal dunia, usaha tersebut diteruskan oleh pelaku tanpa memperpanjang izin operasional.
“Jadi, dapat kami sampaikan bahwa pertama-tama lokasi yang Bapak Ibu sekalian lihat ini, ini merupakan tadinya penyalur LPG 3 kilo atau pangkalan ya. Namun ini sudah tidak aktif sejak November 2023,” kata Lilik.
Ia mengapresiasi langkah Polda Sulsel dalam mengungkap praktik penyalahgunaan LPG bersubsidi tersebut. Selain melanggar ketentuan distribusi, pengoplosan secara manual juga berpotensi menimbulkan bahaya serius karena tidak mengikuti standar keselamatan pengisian LPG.
“Jadi ini sangat berbahaya sekali ketika terjadi pengoplosan karena secara safety ini tidak masuk kriteria. Banyak sekali kasus-kasus di luar sana ketika terjadi pengoplosan ini bisa menimbulkan ledakan,” ujar Lilik.
Ia menjelaskan, proses pengisian LPG resmi harus melalui Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang dilengkapi peralatan khusus dan sistem pengamanan sesuai standar. Distribusinya juga melalui jalur resmi, mulai dari depot, SPBE, agen hingga pangkalan yang terdaftar.
Karena itu, pemindahan gas menggunakan peralatan sederhana seperti selang dan ember sangat berisiko terhadap keselamatan pelaku maupun masyarakat yang menggunakan tabung tersebut.
Lilik juga mengimbau masyarakat agar lebih cermat ketika membeli LPG nonsubsidi. Khusus produk Bright Gas, konsumen dapat memanfaatkan fitur pemindaian barcode untuk mengetahui asal distribusi dan jalur pengisian tabung.
Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Untuk tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi, pelaku terancam pidana penjara paling lama enam tahun. Sementara pelanggaran perlindungan konsumen memiliki ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda maksimal Rp2 miliar.
Taufik menegaskan, kepolisian akan terus menindaklanjuti setiap informasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan LPG bersubsidi. Menurutnya, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengungkap praktik serupa.
“Segala informasi yang kita dapat pasti akan kita tindak lanjuti. Kita sangat membutuhkan informasi dari masyarakat,” tegasnya.
Pengungkapan kasus ini menjadi pengingat bahwa penyalahgunaan LPG bersubsidi bukan sekadar persoalan distribusi, tetapi juga menyangkut hak masyarakat penerima subsidi dan keselamatan konsumen. Pengawasan terhadap penyaluran LPG perlu terus diperkuat agar subsidi pemerintah benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
About The Author
