PALU.Nycnews.id – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan, memperluas pemerataan dokter spesialis, serta mempercepat penanganan stunting di Sulawesi Tengah.
Aspirasi tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jumat (9/10/2026). Pertemuan itu menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan tantangan pembangunan sektor kesehatan.
Dalam sambutannya, Reny menyoroti keterbatasan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan yang dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan daerah, terutama untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
Ia mengungkapkan, Sulawesi Tengah memiliki sekitar 220 puskesmas. Sebagian di antaranya merupakan bangunan lama yang membutuhkan renovasi agar dapat memberikan pelayanan sesuai standar kesehatan.
“Kami berharap DAK ke depan dapat mengakomodasi kebutuhan renovasi puskesmas, karena sebagian bangunan sudah berusia puluhan tahun dan membutuhkan perbaikan,” ujarnya.
Selain puskesmas, peningkatan fasilitas rumah sakit juga menjadi perhatian pemerintah provinsi. Upaya tersebut mencakup pemenuhan standar Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) serta penguatan layanan prioritas kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi di RSUD Undata.
Menurut Reny, penguatan fasilitas kesehatan harus berjalan beriringan dengan pemenuhan tenaga medis, khususnya dokter spesialis, agar masyarakat di berbagai wilayah Sulawesi Tengah memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih merata.
Pemerintah provinsi, kata dia, telah mengupayakan pendidikan dokter spesialis melalui dukungan Kementerian Kesehatan dan program Berani Cerdas. Saat ini, program pendidikan spesialis untuk bidang penyakit dalam dan bedah telah menerima empat peserta.
Dorong Penanganan Stunting Lebih Terukur
Dalam agenda yang sama, Reny turut menekankan pentingnya penguatan strategi penanganan stunting melalui pemantauan pertumbuhan anak secara rutin dan berkelanjutan.
Ia mengusulkan optimalisasi aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) untuk memantau perkembangan anak setiap bulan. Dengan pemantauan yang konsisten, kondisi pertumbuhan anak diharapkan dapat teridentifikasi lebih dini sehingga intervensi gizi dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Selain pemanfaatan sistem pencatatan digital, penguatan peran kader posyandu juga dinilai penting untuk mendukung pemantauan pertumbuhan anak serta meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan penanganan stunting di tingkat masyarakat.
Komisi IX DPR RI Serap Aspirasi Daerah
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, dr. Gigi Puti Sari, menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan menyerap aspirasi pemerintah daerah sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial.
Komisi IX DPR RI juga mendorong penguatan fasilitas kesehatan, pemerataan tenaga medis, serta perluasan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat dan pekerja di Sulawesi Tengah.
Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dalam bentuk rekomendasi konkret dan dukungan kebijakan pemerintah pusat.
Dukungan tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, memperluas akses terhadap dokter spesialis, serta memperkuat upaya penanganan stunting demi mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih merata dan berkualitas bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
(Biro Administrasi Pimpinan)
About The Author
